Kebun Rosella: November 2025

Opini Kabar Banten 20 November 2025

Setelah Bung Karno Dikudeta Amerika

Sulaiman Djaya, Peminat Kajian Kebudayaan

Secara garis besar, skenario Kudeta Bung Karno itu adalah: Pertama, para jenderal pendukung Bung Karno (Ahmad Yani dkk) harus dihabisi. Kedua, kekuatan politik pendukung Bung Karno (PKI, Partindo, PNI dll) harus dihancurkan. Dan ketiga, pengikut dan pendukung Bung Karno harus dipisahkan, dicerai-beraikan, seperti penangkapan para menteri Kabinet Dwikora, termasuk Soebandrio, para anggota MPRS, DPR-GR, DPA dan Front Nasional.

Untuk memungkasi skenario tersebut, dibuatlah drama dan narasi bahwa yang berusaha mengkudeta Bung Karno dan membunuh para jenderal itu adalah PKI. Dengan demikian, Soeharto dkk akan dianggap sebagai hero atau pahlawan ketika menghajar PKI. Padahal pelaku kudeta tersebut adalah militer, –di mana para elit TNI AD yang loyal kepada Soeharto yang kemudian belakangan terungkap, setelah para peneliti sejarah dan para sejarawan meneliti lalu kemudian menuliskannya, entah kemudian dipublikasi dalam bentuk buku atau pun dalam bentuk jurnal dan publikasi lainnya.

Bersamaan dengan itu, kemudian, tersibak pula tragedi pembantaian massal terhadap 3.000.000 (menurut pengakuan Sarwo Edhi sebagai komandan eksekutor lapangan) mereka yang dituduh PKI dan simpatisan PKI, yang menurut pengakuan sejumlah kyai NU yang menyaksikan peristiwa eksekusi-eksekusi terhadap mereka yang dituduh PKI dan simpatisan PKI di masa-masa itu, ternyata tidak semuanya simpatisan PKI.

Skenario untuk meng-kudeta Bung Karno itu disusun Amerika selama bertahun-tahun, sejak Bung Karno berkuasa, sembari terus menunggu perkembangan dan moment yang tepat untuk dijalankan. Amerika bisa terus belajar dari kegagalan pemberontakan terhadap Bung Karno, seperti oleh PRRI-Permesta di Sumatera. Terus menggali informasi dan memantau perkembangan politik dan konflik kekuasaan di dalam negeri Indonesia. Amerika sadar, menggulingkan Bung Karno dengan metode separatisme tidak berguna, dan terbukti tidak berhasil di lapangan.

Bagi Amerika, Bung Karno, Ahmad Yani, dan Soebandrio adalah tritunggal. Intelijen CIA pun rajin memberikan laporan kepada Washington. Amerika menilai Bung Karno yang kerapkali menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, tidak mengijinkan eksploitasi kekayaan sumber daya alam (SDA) Papua, dan sejumlah kebijakan lainnya yang menutup pintu kepentingan ekonomi Amerika, dinilai akan merugikan Amerika secara ekonomi, dan secara politik-ideologi akan merugikan Amerika pula karena dibawah pimpinan Bung Karno, Indonesia akan menjadi Negara sosialis terbesar di Asia Tenggara, dan karenanya akan mempengaruhi kawasan Asia Tenggara, dan akan menjadi penghalang pengaruh ideologi kapitalisme Amerika.

Sangat jelas, di masa-masa itu, untuk menghentikan pengaruh sosialisme di Asia Tenggara, bagi Amerika, adalah dengan melengserkan Bung Karno dari tampuk kekuasaan Indonesia sebagai jantungnya Asia Tenggara. Itulah satu-satunya pilihan politik luar negeri Amerika di masa itu untuk ‘menanggulangi’ dan ‘mengendalikan’ Indonesia agar bisa berada di bawah pengaruh Amerika yang kapitalis, dan bukan berada di bawah pengaruh Uni Soviet atau pun Tiongkok yang sosialis.

Dalam kadar demikian, kita harus membaca Indonesia sebagai korban geopolitik –lepas dari cengkeraman Belanda lalu jatuh ke jebakan Amerika yang tak kalah mengerikan dalam hal menguras dan merampok kekayaan Indonesia, apa yang Bung Karno menyebutnya sebagai ancaman neo-kolonialisme. Bangsa yang masih tertatih setelah lepas dari ancaman dan cengkeraman Belanda kemudian jadi mangsa predator yang lebih kuat, yaitu Amerika.

Kudeta itu berlanjut menjadi tragedi, ketika TNI AD memanfaatkan benih-benih konflik horizontal di masyarakat akar rumput demi kepentingan politis rezim dan kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai rezim orde baru, selain TNI AD sendiri yang langsung membantai mereka yang dianggap anggota dan simpatisan PKI, semisal di Purwodadi yang dikenal sebagai salah-satu basis PKI. Pemberantasan (baca: pembantaian) mereka yang dianggap menganut ideologi (paham) sosialisme dan anggota partai komunis itu sendiri sejalan dengan misi dan visi politik luar negeri Amerika yang menganut ideologi kapitalisme, di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, yang mana Indonesia merupakan Negara terbesar di kawasan ini.

Satu-satunya presiden Indonesia yang peka dan memahami secara mendalam luka tragedi yang mengerikan ini adalah Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid), budayawan-agamawan yang memang humanis dan berwawasan luas tajam dan mendalam. Sementara presiden Prabowo Subianto justru malah anti-tesis atau lawan dari visi Gus Dur tersebut. Prabowo Subianto malah terlihat jelas ingin memalsukan sejarah Indonesia itu sendiri –mengingkari luka yang mestinya disembuhkan, yang justru dilakukannya malah menambahkan luka tersebut.

Pengabaian Negara atas Tragedi 1965 menunjukkan bahwa bangsa ini sesungguhnya bangsa pengecut, dan menyingkap watak sejati Negara dan para elite-nya yang menganggap tidak ada dan tidak berharganya hidup dan nyawa rakyat, yang justru merupakan inti utama adanya Negara.

Meski demikian, kepengecutan tersebut tidak boleh diwariskan kepada generasi selanjutnya, bahkan generasi saat ini, dan karena itu satu-satunya hal yang paling rasional dan paling mewakili kesejatian kita sebagai generasi muda penentu masa depan bangsa ini adalah melawan dan menolak impunitas –menolak penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Sarwo Edhi. Sebab penganugerahan tersebut sama atinya dengan membenarkan pembantaian terhadap rakyat dan warga Negara.

Bagaimana pun kita harus mengakui dengan lapang dada bahwa ‘pembantaian massal’ secara sistematis sepanjang rentang waku 1965-1966 itu memang terjadi, terlebih sudah banyak pula yang meneliti dan menuliskannya, semisal Jess Melvin lewat bukunya yang berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (Routledge, 2018), yang memaparkan peristiwa itu dilakukan dan dirorganisir oleh TNI AD atas instruksi dari atas (Soeharto).

Lewat bukunya itu, Jess Melvin menunjukkan hasil riset dan penelitiannya, bahwa sesungguhnya Komando Tinggi Angkatan Darat, yang diambilalih oleh sosok anti-komunis, yaitu Jenderal Soeharto, adalah pihak yang memprakarsai dan memimpin pembantaian massal, penangkapan, pembersihan, dan penyiksaan sepanjang tahun 1965-1966 terhadap mereka yang dianggap PKI atau simpatisan PKI, dan ada juga dari kalangan minoritas Tionghoa yang menjadi korban operasi sistematis tersebut.

Untuk menguatkan kesimpulannya itu, Jess Melvin menunjukkan dokumen-dokumen internal, baik dari tingkat nasional (seperti telegram dari markas Angkatan Darat di Jakarta) dan tingkat lokal (materi dari militer dan pemerintahan sipil) yang mengungkapkan kehati-hatian dan kesengajaan pembantaian massal yang direncanakan dan diorganisir secara sistematis sepanjang kurun waktu dari 1965 hingga 1966 itu. Dan diantara bukti yang paling kuat dan paling jelas adalah dokumen-dokumen yang mengindikasikan terdapat perintah-perintah untuk memberantas (membantai) mereka yang dianggap anggota dan simpatisan PKI yang diinstruksikan oleh Soeharto sendiri.

Di buku yang ditulisnya itu, Jess Melvin menerangkan bahwa pembantaian massal itu berlangsung melalui empat tahapan yang terorganisir, yaitu: pertama fase inisiasi, kedua fase kekerasan publik, ketiga fase pembunuhan massal sistematis, dan keempat fase konsolidasi akhir, yang juga termasuk pembersihan-pembersihan. Tentang prestasi penelitian kesejarahan Jess Melvin itu; Martijn Eickhoff, Gerry van Klinken, dan Geoffrey Robinson mengemukakan: “Dalam tulisan (buku) tersebut, Melvin menyatakan bahwa pembunuhan yang terjadi di daerah hanya dapat dipahami sebagai bagian dari kampanye terpusat dan nasional. Pernyataan tersebut didasarkan pada sejumlah arsip genosida di Indonesia yang ditemukannya saat menyusun disertasi.” (1965 Pada Masa Kini: Hidup Dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal, Sanata Dharma University Press 2019, h. 8).

Dari salah-satu pihak keluarga korban peristiwa masa-masa kelam yang mengerikan itu, usaha Cyntha Wirantaprawira yang mendokumentasikan tulisan-tulisan yang merekamnya, dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga Persahabatan Jerman Indonesia Heidelberg RF Jerman pada tahun 2005, patut kita baca setiap lembar-lembarnya, contohnya di halaman 50:

“Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa G30S/1965 merupakan tragedi terbesar dan paling berdarah dalam kehidupan bangsa kita yang akibat-akibatnya masih mempengaruhi perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita sampai saat ini. Sejak September '65 itu, hingga sekitar tahun 1970 terus terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM berat, berupa penculikan, penahanan tanpa proses hukum, pemerkosaan, pembunuhan dan bahkan pembantaian atas kelompok masyarakat Indonesia dari golongan komunis, mereka yang dituduh komunis maupun kelompok nasionalis para pendukung Bung Karno.

Seorang pemimpin penumpasan kaum komunis pada masa itu, yakni Letnan Jenderal TNI SARWO EDHI menjelang akhir hayatnya dengan rasa penuh penyesalan memberikan pengakuan bahwa pembantaian tersebut dilakukan terhadap tidak kurang 3 (tiga) juta orang dan ternyata sejarah kemanusiaan mencatat bahwa hal itu adalah jumlah korban pembunuhan yang terburuk di dunia yang dilakukan di luar perang. Karena hal itu dilakukan secara sistematik oleh penguasa dengan memanfaatkan konflik horisontal yang telah ada di masyarakat, maka jumlah

korban pun meluas bukan hanya dari kalangan komunis, tetapi juga anggota masyarakat awam yang buta politik, kemudian menjadi korban dari konflik-konflik perorangan yang memanfaatkan situasi. Bersamaan dengan itu pula sekitar 1.900.000 orang ditahan dan digiring untuk menghuni penjara-penjara dan tempat tahanan militer di berbagai tempat di seluruh Indonesia.” Semoga bangsa ini mau bersikap dan bertindak ksatria.

Sumber: Harian Cetak Kabar Banten 20 November 2025 Halaman 6

Genosida 1965 di Indonesia oleh Soeharto

17 Agustus 2018 (https://www.arahjuang.com/2018/08/17/kejahatan-anti-komunisme/)

oleh Max Lane

Sebuah buku baru membuktikan bahwa tentara militer Indonesia (TNI AD) bertanggungjawab atas pembantaian sistematis terhadap kaum kiri dalam Genosida 1965-1966 – dan perintah itu diterima langsung dari atas. Tulisan ini merupakan ulasan dari buku The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (Routledge, 2018).

Buku baru Jess Melvin, The Army and the Indonesian Genocide, telah diakui sebagai sebuah terobosan. Mengungkap para pelaku di balik pembunuhan massal terhadap ratusan ribu kaum kiri (termasuk terhadap minoritas ras Tionghoa), Melvin menemukan celah dalam kisah resmi versi pemerintah mengenai genosida 1965-1966.

Negara Indonesia selalu mengklaim bahwa pembunuhan terhadap kaum komunis atau kiri adalah pembunuhan terbatas dan itu merupakan hasil dari kemarahan anti-komunis secara spontan di antara orang-orang biasa. Para pejabat bersikeras bahwa itu bukanlah tindakan sistematis maupun dilakukan oleh Angkatan Darat

Sebagian besar penelitian akademik, meskipun lebih bervariasi daripada versi resmi negara, condong ke arah itu. Menurut versi ini, Presiden Soekarno, seorang reformis kiri otokratis, berusaha menyeimbangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang besar dan Angkatan Darat (yang merupakan musuh PKI). Kemudian keadaan menjadi tidak seimbang, dan kacau. Pembunuhan massal mungkin hal yang disesalkan, namun itu dipandang sebagai akibat dari ketidakmampuan Soekarno berdiri di atas dua perahu

Melvin secara metodis membantah mitos itu. Dengan menyusun dokumen-dokumen Angkatan Darat Indonesia, ia menunjukkan bahwa pembantaian itu sebenarnya diorganisir oleh Angkatan Darat–dan perintah itu datang dari atas.

Melvin bukan orang pertama yang menyadari dinamika dasar dari genosida itu. Ironisnya, justru kelompok Kananlah yang lebih awas melihat. Komentator-komentator sayap-Kanan 1960-an, seperti cendekiawan Justus van de Kroef dan jurnalis anti-komunis Arnold Brackman, memahami bahwa ada pertempuran riil untuk berebut kekuasaan antara pandangan ideologis yang diwakili oleh militer melawan Partai Komunis, kelompok-kelompok kiri lainnya, dan Soekarno.

Dalam dunia akademis, penelitian terbaru dari John Roosa (penulis Pretext for Mass Murder, terbit tahun 2006) dan Geoffrey Robinson (penulis The Killing Season, terbit tahun 2018) juga menunjukkan bahwa ledakan kekerasan itu sebelumnya telah direncanakan dan diinformasikan secara ideologis.

Namun Melvin, cendekiawan dari Universitas Yale, dengan menggunakan karya ini secara telak mematahkan berbagai argumen yang membela militer Indonesia tersebut.

GENOSIDA

Buku The Army and the Indonesian Genocide adalah terobosan dalam setidaknya dua cara. Pertama, dengan menggunakan dokumen internal militer – yang ia temukan meneliti arsip di Provinsi Aceh, Indonesia – Melvin mampu menunjukkan, dengan tanpa keraguan sama sekali, bahwasannya Komando Tinggi Angkatan Darat, yang diambilalih oleh sosok anti-komunis Jendral Soeharto, sebagai pihak yang memprakarsai dan memimpin pembunuhan massal, penangkapan, pembersihan, dan penyiksaan tahun 1965-1966. Melvin menunjukkan dokumen-dokumen internal, baik dari tingkat nasional (seperti telegram dari markas Angkatan Darat di Jakarta) dan tingkat lokal (materi dari militer dan pemerintahan sipil) yang mengungkapkan kehati-hatian dan kesengajaan pembunuhan brutal itu. Kemudian ini yang barangkali merupakan bukti paling jelas: dokumen-dokumen yang mengindikasikan terdapat perintah-perintah untuk memusnahkan PKI, diinstruksikan oleh Soeharto sendiri.

Pembunuhan massal berlangsung melalui empat tahapan yang terorganisir: fase inisiasi, fase kekerasan publik, fase pembunuhan massal sistematis, dan fase konsolidasi akhir, yang juga termasuk pembersihan-pembersihan. Pertumpahan darah meletus menyusul konspirasi gagal oleh unsur-unsur dalam PKI, yang berusaha mengantikan Komando Tinggi Angkatan Darat dengan tokoh-tokoh yang lebih bersahabat. Namun tindakan itu terorganisir dengan buruk, prematur – dan dilakukan tanpa sepengetahuan kawan-kawan mereka maupun massa pendukung mereka. Sehingga militer menggunakan itu sebagai dalih untuk meluncurkan serangan balik yang menghancurkan.

Sebelum pembantaian itu berakhir, sebanyak satu juta orang telah tewas, dengan sebagian besar korban jiwa berjatuhan pada akhir 1965 hingga 1966. Setelah gelombang awal eksekusi publik, sebagian eksekusi dilakukan pada malam hari, secara rahasia. Unit tempur Angkatan Darat bergerak dari satu daerah ke daerah lain, menyisiri negeri dengan pembataian massal. Milisi-milisi sipil anti-komunis bergabung dalam pembunuhan massal itu. Bahkan mereka yang lolos dari kematian pun tidak bebas dari hukuman. Puluhan ribu orang dijebloskan ke dalam rumah-rumah yang dioperasikan sebagai penjara. Setidaknya lima belas ribu orang dipenjara selama empat belas tahun.

Misi genosida itu berhasil. PKI dibabat habis dari arena politik, Soeharto merebut kekuasaan, dan gerakan kiri Indonesia hingga kini secara besar tidak ada.

Perlu ditambahkan, mustahil untuk meyakini bahwa pemerintah Amerika Serikat, Britania (Ingris), dan Australia tidak menyadari adanya persiapan jangka-panjang dari pasukan anti-komunis. Ketiga pemerintahan itu telah memberikan dukungan konkret kepada unit-unit sayap kanan Angkatan Darat dan kelompok politik sayap kanan bahkan sejak 1950-an. Ketiga pemerintahan itu juga mengelu-elukan penindasan penuh kekerasan terhadap organisasi-organisasi kiri Indonesia termasuk seluruh anggotanya pada 1965-1966.

Bagian terpenting kedua dalam analisis Melvin adalah rinciannya tentang infrastruktur yang digunakan untuk membasmi PKI dan merebut kekuasaan pemerintah. Melvin menunjukkan bagaimana struktur komando militer yang sebelumnya digunakan untuk melaksanakan darurat militer dan kampanye militer (yang pertama untuk mengusir Belanda dari koloni Papua Barat dan kemudian mengganggu pembentukan Malaysia), dikombinasikan dengan struktur teritorial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diambil alih fungsinya untuk pembunuhan, pembersihan, dan represi sistematis.

Dengan membingkai peristiwa 1965 sebagai puncak dari “perjuangan untuk negara Indonesia,” Melvin membantah ungkapan-ungkapan lama yang menganggap bahwasannya pembantaian 65 diakibatkan alasan-alasan seperti kemarahan spontan massa atau proses politik yang tidak terkendali. Dengan demikian, ia menyoroti peristiwa-peristiwa penting lainnya yang berujung ke genosida.

Fokusnya yang terperinci tentang berbagai kekuatan yang melawan satu sama lain di Provinsi Aceh menunjukkan secara terang-benderang dinamika di lapangan dari perjuangan politik yang saat itu sedang berlangsung – perjuangan yang telah berkembang selama periode yang panjang dan berakar dalam masyarakat secara keseluruhan.

Di Aceh, kekuatan PKI meningkat selama tahun 1950-an dan awal 1960an. Hasilnya adalah polarisasi ekstrem. Sebuah jurang menganga antara PKI dan koalisi elit sipil, termasuk tokoh Islam serta Angkatan Darat. Tahun 1965, PKI dan organisasi afiliasinya mengklaim memiliki keanggotaan hingga mencapai 20 juta orang secara nasional. Sebagian besar adalah petani desa di Indonesia yang saat itu masih merupakan negeri dengan wilayah mayoritas berupa pedesaan, namun buruh perkebunan dan perkotaan juga bergabung dengan partai. Lalu pada tahun 1965, jumlah keanggotaan melesat tinggi. Saat yang bersamaan, Partai Nasional Indonesia (PNI) juga mengembangkan program sayap-kiri yang memenangkan kesetiaan jutaan anggotanya.

Bagi elit sipil dan militer anti-komunis, hal ini sudah keterlaluan dan tidak bisa diterima lagi. “Perjuangan bagi negara Indonesia” oleh karena itu sebenarnya berarti perjuangan mempertahankan jabatan mereka menentang perlawanan politik—tidak bersenjata, legal, dan terbuka, bahkan juga di luar kalangan elit—yang kian meningkat. Mereka mengembangkan struktur kontra-revolusi dan menerapkannya dengan kebrutalan yang tidak tanggung-tanggung dan sering kali tidak kenal ampun. Selain pembantaian terhadap anggota PKI, banyak aktivis terkemuka PNI dibunuh. Seniman dan intelektual yang terkait dengan PKI dan PNI dipenjarakan. Anggota partai sayap-kiri yang lebih kecil, seperti Partai Indonesia (Partindo) dan Angkatan Komunis Muda (Acoma) juga banyak yang dibunuh dan ditangkap.

MASA DEPAN

Selama beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar Indonesia, ada beberapa inisiatif yang melibatkan para akademisi, seniman, dan aktivis demokrasi yang bertujuan untuk mengakhiri pembungkaman mengenai genosida Indonesia.

Kaum muda di Indonesia – terutama mahasiswa – lebih bebas untuk membaca buku-buku dan artikel-artikel mengenai hal ini, juga mengaksesnya di internet. Para intelektual dan aktivis Indonesia dari waktu ke waktu telah menantang ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok sayap-kanan dan menolak menyerah pada sikap setengah hati pemerintah saat ini dalam menegakkan keadilan atas persoalan itu.

Buku Melvin, terutama bila tersedia dalam Bahasa Indonesia, akan menjadi dorongan besar bagi upaya tersebut.

Perjuangan bagi negara Indonesia tumbuh dari kekuatan yang saling bersaing dalam masyarakat Indonesia. Tahun 1965 mewakili kemenangan total dari satu pihak, yang dikonsolidasikan melalui genosida, teror, pembersihan, dan penindasan yang terorganisir secara nasional dan terpusat. Upaya yang meningkat untuk mengungkap kebenaran ini, betapapun sederhananya, bisa menjadi bagian untuk membangkitkan kembali gerakan kiri. Bahkan mungkin dapat memantik perjuangan sosial yang lebih luas.

Naskah diambil dari website jacobinmag.com. Dapat diakses melalui https://www.jacobinmag.com/2018/08/army-indonesian-genocide-review-jess-melvin. Diterjemahkan oleh Aghe Bagasatriya.

Esai Sejarah Nasional Kita

Setelah Bung Karno Dikudeta Amerika

Sulaiman Djaya (https://liputan9.id/setelah-bung-karno-dikudeta-amerika/)

Secara garis besar, skenario Kudeta Bung Karno itu adalah: Pertama, para jenderal pendukung Bung Karno (Ahmad Yani dkk) harus dihabisi. Kedua, kekuatan politik pendukung Bung Karno (PKI, Partindo, PNI dll) harus dihancurkan. Dan ketiga, pengikut dan pendukung Bung Karno harus dipisahkan, dicerai-beraikan, seperti penangkapan para menteri Kabinet Dwikora, termasuk Soebandrio, para anggota MPRS, DPR-GR, DPA dan Front Nasional.

Soeharto Bukan Pahlawan – Mencegah Pemalsuan Sejarah

Sulaiman Djaya (https://liputan9.id/soeharto-bukan-pahlawan/)

“Soeharto menggunakan G30S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Soekarno, sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pengambilalihan kekuasaan Negara oleh Soeharto secara bertahap yang dapat disebut sebagai kudeta merangkak, dilakukannya di bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta…” –John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal (Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra 2008 h. 5).

Judul tulisan ini diambil dari tagar yang digunakan banyak akun dan postingan di media sosial. Kita memang harus menyimak pandangan dan argumen mereka yang menolak penganugerahan pahlawan nasional kepada Soeharto oleh pemerintah. Sebagai contoh, akun Jejak Rasio dalam postingannya di media sosial membeberkan bahwa track record Soeharto tidak menunjukkan spirit pengorbanan (pengabdian) dan berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia, yang ada adalah mengorbankan rakyat (menurut sejumlah buku sejarah mencapai jutaan nyawa) untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan. Lalu dari mana kategori pahlawan untuk Soeharto, toh saat serangan umum di Yogya juga ia malah asik makan soto di saat pasukannya bertempur?

Hal itu berbeda misalnya dengan Gus Dur dan Bung Karno yang rela tergusur dan terguling dari kekuasaan, asal tidak terjadi perang saudara. Tapi Soeharto justru meniti karir awal kekuasaannya dan mempertahankan kekuasaannya saat berkuasa dengan menghilangkan nyawa warga sipil, hidup rakyat. Belum lagi kalau kita bicara kekuasaannya ternyata hanya instrumen Amerika untuk mengeruk kekayaan Indonesia, yang berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) dan IMF, 90 persen kekayaan Indonesia di masa Soeharto berkuasa, dibawa ke Amerika.

Kalau diabsen, memang cukup panjang juga daftar kekerasan atau pelanggaran HAM berat orde baru, dari mulai kasus Tanjung Priok hingga Talangsari, Lampung. Dari mulai Tragedi Santa Cruz hingga Daerah Operasi Militer Aceh. Wajar jika banyak penulis sejarah menjulukinya sebagai jagal manusia, pemimpin politik yang menjadi jagal rakyatnya sendiri. Ini belum bicara tentang pemborosan uang Negara, korupsi, dan mark up yang dilakukan anak-anaknya. Membangun binis pribadi dan keluarga dengan menggunakan uang Negara. Soeharto menurut mereka hanya membajak Indonesia demi kekuasaan semata dan demi memperkaya keluarga (anak-anaknya), selain menjadi instrumen Amerika untuk merampok (menjarah) kekayaan Indonesia.

Tak cuma itu, pernyataan Menteri Kebudayaan Indonesia Fadli Zon yang menyatakan tidak adanya bukti bahwa Soeharto terlibat genosida (pembantai massal nyawa manusia) langsung menjadi bahan olok-olok dan tertawaan, yang karena banyak bukti benda, dokumen, dan tulisan yang membuktikan keterlibatan Soeharto atas genosida rakyat Indonesia di bulan-bulan akhir tahun 1965, dari September hingga Desember, di Jawa Tengah, Bali dan Jawa Timur dan di sejumlah tempat lainnya di Indonesia. Di media online, sebagai contoh, kita tinggal membaca tulisan Faisal Irfani di https://www.bbc.com/indonesia/articles/c620x3kyl9qo sekedar untuk menyela kenaifan Menteri Kebudayaan:

“Soeharto dengan sadar memerintahkan pembersihan—berujung pembantaian—kepada anggota, simpatisan, hingga yang dituding Partai Komunis Indonesia (PKI). Salah satu dokumen yang dikirim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tertanggal 30 November 1965 menyatakan ‘TNI hendak melanjutkan kampanye represi PKI atas perintah Jenderal Soeharto.’ Temuan lainnya menyebut segala yang dilakukan Soeharto pada Oktober 1965 menunjukkan bahwa dia sedang melaksanakan rencana serangan antikomunis—bukan sekadar merespons kematian enam perwira di TNI Angkatan Darat. Sementara riset intensif peneliti Australia mengemukakan Soeharto, tidak lama usai para jenderal dibunuh, mengirimkan telegram di lingkup internal militer yang berpesan "PKI perlu ditumpas."

Soeharto menghalalkan darah rakyat dengan begitu entengnya hanya demi mempertahankan kekuasaan dan berkuasa. Ia bukan pahlawan karena tidak menunjukkan bukti memuliakan rakyat Indonesia, justru menganggap nyawa rakyat Indonesia tidak punya harga ketika dengan gampangnya membunuhi rakyat Indonesia yang bersuara dan menyuarakan aspirasi mereka. Anaknya-anaknya menggunakan uang Negara untuk bisnis dan kemanjaan mereka, bisnis yang justru kerapkali gagal atau tidak memberikan keuntungan, semisal mobil Timor-nya Tommy Soeharto, apalagi memberi pemasukan bagi Negara. Kekayaan SDA dari bagi hasil dengan Amerika atau perusahaan asing lainnya acapkali juga malah masuk ke kantong keluarga cendana, bukan ke kas Negara.

Soeharto, demikian menurut mereka yang menolak penganugerahan gelar pahlawan nasional kepadanya, tidak memberi kepada bangsa ini, tapi justru mengambil dan mengkorupsinya, selain membiarkan kekayaan Indonesia dirampok Amerika dalam skala yang gila-gilaan. 32 tahun dia berkuasa, niscaya Indonesia telah menjadi Negara maju jika dia sungguh-sungguh melahirkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang banyak, sebab kemajuan itu linear. Yang justru ia lakukan adalah menakuti-nakuti rakyat yang sadar dengan perilaku dan tindakan korupnya, sadar dengan kejahatan politiknya. Menangkap dan membunuh rakyat. Soeharto menjadikan atau membajak Indonesia hanya ladang (korupsi) keluarga belaka.

Orde Baru Soeharto pula yang menyebarkan wabah mematikan bangsa ini: menjadikan korupsi sebagai kewajaran, mengajarkan politik sebagai modus menghalalkan penjagalan, dan menanamkan kepercayaan bahwa kejujuran adalah ancaman. Dengan demikian, menurut mereka yang sangat tidak setuju penganugerahan gelar pahlawan nasional untuknya, tidak ada yang bisa diteladani secara moral dan politik dari sosok Soeharto, justru yang menggunung adalah jejak (track record) pelanggaran HAM berat atau kejahatannya.

Kita perlu bertamasya sebentar ke masa silam, melalui artikel yang ditulis David Ransom berjudul Berkeley Mafia and Indonesian Massacre, yang kemudian dipublikasi ulang dalam bentuk buku tipis oleh Koalisi Anti Utang di tahun 2006 setelah sebelumnya di tahun 1970 pernah juga dipublikasi secara bersambung oleh Mingguan Dwiwarna Jakarta, yaitu Nomor 103 sampai 109:

“Kejadian di Indonesia tahun 1965 merupakan kejadian terbaik bagi kepentingan Amerika sejak perang dunia kedua, demikian kata seorang pejabat Bank Dunia”. Sebagaimana dapat diikuti dalam cerita-cerita tentang Indonesia di masa lalu, Indonesia adalah kawasan yang paling menggoda bagi para petualang dan pencari kekayaan. Mereka menganggap Indonesia sebagai “hadiah terbesar” bagi penjajah di dunia. Presiden Amerika Richard Nixon pada tahun 1967 mengatakan bahwa Indonesia adalah “hadiah terbesar” di wilayah Asia Tenggara.

Pada awal tahun 1960-an, Amerika merasa kehilangan kekayaan yang tak ternilai karena pada waktu itu Indonesia berada di bawah kekuasaan seorang nasionalis progressif, yaitu Soekarno, yang dicap Amerika sebagai berorientasi Peking dan didukung oleh Partai Komunis Indonesia dengan 3.000.000 lebih massa anggotanya yang siap-siap menunggu kesempatan berkuasa.

Pada bulan Oktober 1965 terjadilah kudeta yang dilakukan seorang kolonel. Pada saat itu beberapa jenderal Indonesia segera bertindak menggagalkan kudeta tersebut, dan secara bersamaan membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia yang luar biasa besarnya dengan melumpuhkan kekuasaan kepala negara pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno.

Para penguasa militer pada saat itu juga membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang terbesar dalam sejarah modern negeri ini, di mana kurang lebih antara 500.000 hingga 1.000.000 orang yang dianggap komunis atau anggota Partai Komunis Indonesia yang tidak bersenjata, juga petani-petani yang dianggap simpatisan PKI, dibunuh secara keji oleh militer Indonesia. Setelah pembantaian tersebut, lenyaplah semangat nasionalisme yang berkobar-kobar sebelumnya, yang telah dikobarkan selama sepuluh tahun sebelumnya.

Dengan jatuhnya Soekarno yang memiliki nasionalisme tinggi itu, pemerintah baru (Orde Baru Soeharto) berkesempatan membuka lebar-lebar kekayaan alam Indonesia yang luas dan besar itu bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Untuk memuluskan masuknya perusahaan-perusahaan Amerika tersebut, dibentuk “tim istimewa” dalam pemerintahan Indonesia yang terdiri dari menteri-menteri yang menguasai bidang perekonomian, yang oleh orang-orang Indonesia sendiri dikenal sebagai para “Mafia Berkeley”.

Indikasi kepentingan Amerika untuk membantu Soeharto menjadi penguasa Indonesia menggantikan Soekarno yang kontra-Amerika terlampau terang untuk dianggap hanya rumor belaka. Di lembar-lembar bukunya yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal itu, John Roosa menulis:

“Lepasnya Indonesia dari pengaruh AS akan menjadi kehilangan besar, yang jauh lebih mahal daripada lepasnya Indocina. Dalam politik luar negeri AS setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia dianggap sebagai domino terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya karena bobot demografis sebagai negeri berpenduduk terbesar ke lima di dunia dan keluasan geografis sebagai kepulauan yang terbentang 3000 mil lebih dari timur ke barat, tapi juga karena sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Indonesia adalah sumber minyak, timah, dan karet yang penting. Dengan investasi lebih banyak, Indonesia akan menjadi produsen bahan mentah yang lebih besar lagi, termasuk emas, perak, dan nikel. Seperti dikatakan sejarawan Gabriel Kolko, bahwa AS pada awal 1950-an ‘telah menyerahkan Indonesia di bawah pengaruh ekonomi Jepang’: minyak, mineral, logam, dan tanaman pangan dari Indonesia akan menghidupi industrialisasi Jepang…” (h. 16).

Kita harus mencegah bangsa ini dari pembusukan, dan tidak boleh membiarkan Prabowo Subianto menjadi reinkarnasi Soeharto, dan lalu pemerintahan dan rezimnya adalah Orde Baru yang lahir kembali. Itulah tanggungjawab sejarah yang harus kita jaga dari hasrat para elit yang menjadi para pengkhianat reformasi.