DKB, Dilanjutkan atau Dibubarkan?


Berjalan baik atau tidaknya sebuah institusi atau lembaga, biasanya ditentukan oleh beberapa hal:

Ketersediaan sistem dan perangkat lembaga bersangkutan yang memungkinkan orang-orang yang mengelola dan menjalankannya akan berlaku dan bertindak terawasi dan terkontrol, sehingga tidak memberi kesempatan bagi upaya penyimpangan atau misalnya, penggelapan.

Dan jika yang pertama belum memungkinkan, maka kinerja dan berjalan baiknya lembaga akan ditentukan oleh integritas figur atau orang-orang yang mengelola dan menjalankannya.

Jika kita menggunakan dua standar di atas, maka sayangnya Dewan Kesenian Banten (DKB) belum memenuhi standar yang pertama, namun celakanya, juga mengalami ketergelinciran secara organisasi dan kelembagaan, seperti: tidak dijalankannya transparansi dan evalusasi di internal pengurus Dewan Kesenian Banten (DKB), karena transparansi dan evaluasi di internal pengurus Dewan Kesenian Banten (DKB) tidak sejalan dengan laku dan pandangan Ketua Dewan Kesenian Banten (DKB), yaitu saudara Chavchay Syaifullah.

Barangkali pendirian Dewan Kesenian Banten itu sendiri, yang kepengurusannya dilantik pada 30 Oktober 2015 di depan Museum Negeri Banten berdasarkan SK dan oleh Gubernur Banten Rano Karno, adalah tindakan yang terburu-buru, di saat tidak disiapkannya infrastruktur dan suprastruktur kelembagaan dan regulasinya. Hal demikian diperparah dengan kurangnya kejujuran dan integritas Ketua DKB yang dipilih oleh sebagian Tim Pansel yang terdiri dari: Wowok Hesti Prabowo, Gebar Sasmita, Indra Kusuma, Usman C. Noer, dan Trip Ummiuki.

Dari segi kepemimpinan dan keorganisasian, Dewan Kesenian Banten periode ini bisa dibilang sangat buruk dengan tidak jelasnya job description serta pelaporan-pelaporan kegiatan berkala yang seharusnya diberikan dan dilaporkan kepada para pengurus, minimal kepada ketua-ketua komite yang tidak dilakukan, bahkan uang dan dana lembaga pun dipegang dan dikelola Ketua DKB, sehingga kerja dan fungsi beberapa pengurus tidak terberdayakan dan berakibat pada tidak terkontrolnya lalu-lintas pengeluaran dan pemasukan keuangan.

Saya sendiri yang pengurus bukan berdasarkan SK Gubernur dan menggantikan Ketua Komite Sastra yang terpilih berdasarkan SK, lewat pilihan yang dilakukan oleh Tim Pansel, yang mundur di awal perjalanan kepengurusan, bersedia masuk dalam struktur karena alasan dan pertimbangan yang tentu saja tidak dapat saya sampaikan melalui catatan ini.

Jika lembaga kesenian yang bernama Dewan Kesenian Banten ini ingin dilanjutkan, maka alangkah baiknya terebih dahulu dilakukan pembenahan dan upaya serius untuk melengkapi perangkat-perangkat yang belum ada, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur penunjangnya, semisal kepastian regulasi yang sifatnya tetap dan mengikat, sehingga ke depan, siapa pun yang menjadi pengurus lembaga ini sudah mendapatkan jaminan penganggaran. Mungkin juga mekanisme pemilihannya perlu ditinjau ulang, seperti contohnya melalui Akademi, bukan lagi melalui Tim Pansel.

Dengan kondisi infrastruktur dan suprastruktur yang sekarang ini, jika tidak dibenahi dan dilengkapi kekurangannya, DKB belum siap untuk menjalankan fungsinya sebagai dewan kesenian yang partisipatif dan berwibawa, meski beberapa orang tampaknya ingin menjadi Ketua DKB, karena motif yang sifatnya politis atau pun kultural, termasuk beberapa ketua komite yang mengundurkan diri dengan ragam alasan, namun tidak mengungkapkan alasan yang sebenarnya dan yang eksplisit itu.

Tidak berjalannya secara ideal Dewan Kesenian Banten yang mestinya berlaku sebagai lembaga kesenian yang humanis dan berbudaya itu, misalnya, ketika Bendahara Umum tidak mengelola keuangan dan diambil-alih oleh Ketua DKB, Sekjend yang hanya diberi tugas menjadi pengambil uang di bank dan lalu uang itu dipegang Ketua DKB, yang bahkan lucunya Ketua DKB sendirilah yang sampai menghandle penyediaan barang-barang kebutuhan program dan event DKB, mungkin karena kebetulan ia sendiri yang mengelola uang.

Namun, jika dibaca sebagai kekeliruan, anggaplah hal itu sebagai kekeliruan kelembagaan dan atau kekeliruan institusional, karena yang semestinya menghandle bidangnya masing-masing pun tidak melakukan protest ketika job descriptionnya diambil-alih oleh Ketua DKB, dan karena itu adalah hal yang tak bisa ditawar lagi bahwa jika Dewan Kesenian Banten ingin dilanjutkan, maka harus ada Bagian Kesekretariatan yang terdiri dari orang-orang dinas yang bertugas untuk menghandle dan mengurusi masalah keuangan dan pelaporan.

Sebab, selama berjalannya Kepengurusan Dewan Kesenian Banten 2015-2018, tidak sekali pun dilakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan dan program, sehingga tidak ada yang namanya akuntabilitas dan transparansi di internal pengurus sendiri. Hanya saja, berkat kerja Bendahara Harian, yang itu pun masih mengalami kekurangan dari segi administrasi, catatan riil keuangan Dewan Kesenian Banten tetapi masih ada, bisa dipantau dan dilihat, entah jika mengalami penyimpangan (yang contohnya penggunaan uang lembaga secara pribadi oleh Ketua DKB tanpa sepengetahuan para pengurus seperti untuk biaya menginap istri-istrinya di hotel), yang saya pun baru tahu jelang akhir kepengurusan ketika saya memaksa tahu dari Bendahara Harian.

Contoh lainnya, sekedar menyebut salah-satu event dan program, adalah kejanggalan data pemasukan dan pengeluaran keuangan Pertemuan Penyair Nusantara (PPN), yang kebetulan saya menjadi Ketua SC di program event tersebut, di mana surplus dana pemasukan PPN X Banten 2017 yang nominal surplusnya puluhan juta itu hnya Ketua DKB yang tahu keberadaannya karena uang tersebut, seperti saya bilang, tidak dipegang oleh Bendahara. Selain saya sendiri tidak sejalan dengan Ketua DKB dan sempat mau mengundurkan diri sebagai Ketua SC karena job description saya tidak diberikan kepada saya, jika tak ditahan oleh sejumlah ketua komite ketika karena mereka khawatir pilihan saya tersebut akan menciptakan konflik yang merembet ke pengurus lain.

Saya juga merasa prihatin dengan ketersediaan dana Pertemuan Penyair Nusantara (PPN) X yang berlimpah itu, sejumlah talent dibayar dengan tidak selayaknya.

Masalah dan contoh-contoh yang saya sebutkan di atas tidak boleh dianggap remeh atau terulang lagi, dan karena itulah perlu adanya Bagian Kesekretariatan dalam Struktur Kepengurusan DKB selanjutnya yang bertugas untuk menghandle dan mengurusi masalah keuangan dan pelaporan, sehingga para pengurus hanya tahu merencanakan program dan mengerjakan program jika Dewan Kesenian Banten (DKB) ingin dilanjutkan, kecuali jika DKB yang telah ada ini tidak mau dilanjutkan atau lebih baik dibubarkan jika tidak ada pembenahan, perbaikan, dan upaya untuk melengkapi yang kurang tapi sangat perlu dan dibutuhkan demi menjadikan lembaga kesenian berwibawa dan sehat.

Jika misalnya, ini hanya misalnya saja, sejumlah ketua-ketua komite dan anggota-anggota komite Dewan Kesenian Banten (DKB) memiliki dugaan perihal adanya penggunaan dana DKB untuk kepentingan pribadi Chavchay Syaifullah, yang nominalnya bisa dikatakan cukup besar, memang ada data catatan riil keuangan yang dikerjakan oleh Bendahara Harian yang mengindikasikan hal demikian. Bila benar hal itu, maka tak lain karena tidak adanya transparansi di internal pengurus Dewan Kesenian Banten (DKB), bahkan tidak ada evaluasi dan pelaporan paska setiap program, kegiatan, atau event, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Sehingga, sejumlah ketua-ketua komite dan anggota-anggota komite itu kemudian memilih untuk mengambil keputusan dan sikap mengundurkan diri, meski dengan alasan yang beragam, tetapi sesungguhnya merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada saudara Chavchay Syaifullah, yang dipilih sebagai Ketua DKB pada 2015 di sebuah ruang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (sebelum Kebudayaan menjadi dinas tersendiri) Provinsi Banten oleh sebagian Tim Pansel, yang terdiri dari: Wowok Hesti Prabowo, Indra Kusuma, Usman C. Noer, Gebar Sasmita, dan Trip Ummiuki.

Di sisi lain, memang haruslah diakui pula sejumlah pemasukan dana tidak diberitahukan kepada Bendahara Harian, semisal pemasukan dari Kantor Penghubung untu event dan acara HUT Banten 2017 di TMII yang diketahui Ketua Komite Tari dan Ketua DKB, pemasukan dari Kemendikbud untuk Program Banten Biennale yang juga telah didanai oleh Dana Hibah karena program tersebut merupakan salah-satu item program yang dimasukan dalam ajuan Dana Hibah yang kemudian disetujui, yang diketahui Bendahara Umum, Ketua DKB, dan anggota Komite Seni Rupa berinisial A.H. Atau juga misalnya anggaran dari Kemendikbud untuk Pagelaran Wayang Tavip yang hanya diketahui oleh Ketua DKB. Sungguh kesemrawutan seperti inilah yang sesungguhnya telah menciptakan rasa saling tidak percaya di antara para pengurus, yang intinya karena tidak adanya transparansi karena transparansi dan evaluasi, seperti telah dikatakan sebelumnya, di DKB tidak diinginkan oleh saudara Chavchay Syaifullah.

Adapun masalah pelaporan kepada inspektorat, tentu bisa direkayasa, yang penting sesuai dengan juknis dan mekanisme yang diberikan oleh pihak Kementrian terkait dan pihak Inspektorat sendiri, yang bahkan dalam pengerjaan laporan untuk inspektorat ini sampai melibatkan salah satu istri Chavchay Syaifullah yang biasa dipanggi Lisa, dan jika sesuai dengan juknis serta mekanisme yang demikian, laporan tersebut akan dianggap tak memiliki masalah, meski pada kenyataannya, misalnya, tetap ada penggelapan atau penyimpangan di internal lembaga. Kecuali ditemukan temuan dalam uji petik, barulah semua pelaporan akan diteliti dan diperiksa.

Apa yang saya paparkan itu tak lain sebagai otokritik, bahwa jika Dewan Kesenian Banten (DKB) ingin diteruskan, maka hal-hal yang telah disebutkan itu tidak boleh terulang lagi atau adalah hal yang memalukan jika mengulang kesalahan dan kekeliruan yang sama. Karena itu, lagi-lagi haruslah dikatakan, bahwa Dewan Kesenian Banten perlu pembenahan terlebih dulu jika ingin dilanjutkan, jika tidak dilakukan, maka lebih baik dibubarkan saja. Sebab, apalah martabatnya mengulangi kesalahan dan apalah artinya sebuah Dewan Kesenian Provinsi harus mendanai lembaga-nya dengan mengemis proposal, bukannya diberi regulasi penganggaran.

Setelah mengulas secara sekilas aspek-aspek kekeliruan (buruknya) menajemen dan kurangnya integritas kepemimpinan di Dewan Kesenian Banten Periode Kepengurusan 2015-2018, alangkah baiknya kita sedikit berbicara soal seperti apakah ideal sebuah Dewan Kesenian dalam posisi dan fungsinya sebagai lembaga kebudayaan?

Begini. Dan ini sekedar contoh awal saja. Ada bunyi di SK Gubernur Banten yang ditantadangani Rano Karno pada saat pelantikan Pengurus Dewan Kesenian Banten Periode Kepengurusan 2015-2018 itu, yaitu bahwa Dewan Kesenian Banten adalah mitra pemerintah (Banten) dalam memajukan kebudayaan.

Kata ‘mitra’ di situ sebenarnya bisa ditafsir secara bebas. Ia bisa jadi pelaksana kerja dan program pemerintah (Banten) dalam bidang kebudayaan melalui lembaga (dinas) terkait, yang fungsinya pelaksana kerja dan program kebudayaan. Jika demikian, maka Dewan Kesenian Banten berhak mendapatkan alokasi anggaran dari dinas yang terkait kebudayaan, atau melalui ajuan regulasi anggaran tersendiri.

Yang kedua, mitra di sana juga bisa dipahami bahwa bisa saja Dewan Kesenian Banten merupakan lembaga tersendiri yang terpisah dari dinas yang terkait dengan kebudayaan, yang kemudian ditetapkan pula regulasi penganggarannya. Pilihan yang terakhir ini tentu saja memerlukan upaya politis agar dapat diwujudkan.

Sebab, dalam kenyataannya, selama perjalanan tiga tahun Dewan Kesenian Banten, kata ‘mitra’ itu tak punya makna dan kosong arti belaka, di mana sampai sekelas Dewan Kesenian Provinsi harus membuat dan mengajukan proposal ke lembaga non-pemerintah Banten untuk memiliki program, dan tentu saja, resikonya, sekelas Dewan Kesenian Provinsi pun, mau tak mau ‘menjadi’ mirip lembaga event organizer ketimbang sebagai lembaga penelor kebijakan kebudayaan dan program-program yang sifatnya berkesinambungan dan terarah.

Diakui atau pun tidak, selama 3 tahun tersebut, Dewan Kesenian Banten seperti ‘anak jadah’ yang tak diakui oleh ‘pemerintah’ yang melahirkannya, dan dinas yang terkait kebudayaan pun ‘seperti’ melihat DKB lebih sebagai kompetitor, bukannya sebagai ‘mitra’.

Barangkali karena yang melahirkannya saat itu, dalam arti yang memfasilitasi pembentukan kelembagaan dan pemilihan struktur kepengurusannya, yang melaui Tim Pansel itu, adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebab saat itu kebudayaan belum digabung ke Dinas Pendidikan seperti sekarang ini. Itu saya rasakan sendiri ketika saya menjalankan program yang tak punya anggaran, yaitu Program Bengkel Seni Budaya (BSB).

Dari sisi anggaran, ada dua sumber utama pendanaan Dewan Kesenian Banten 2015-2018: Dana Hibah Pemerintah Provinsi Banten (awal 2017) senilai 800.000.000 rupiah yang diterima DKB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang diterima DKB pada peresmian Kantor Wilayah Banten Bank Indonesia senilai 750.000.000 rupiah yang kemudian diterjemahkan menjadi Program Gerakan Seni Tradisional untuk 50 pentas Seni Tradisional, yang berarti satu pentas senilai 15.000.000 rupiah. Sejumlah program dan event yang menggunakan Dana Hibah adalah: Jambore Seniman Banten, Banten Biennale, Banten Gawe Art #2, BSB 2017, dan Anugerah Seni DKB #2.

Bila dilihat dari program dan event yang dilaksanakan, kegiatan dan program Dewan Kesenian Banten 2015-2018 memang didominasi event dan program yang sifatnya seremonial dan pemanggungan, sehingga belum meng-cover, misalnya, program-program seperti penerbitan, sayembara bertaraf Banten dan Nasional yang seyogyanya diprogramkan masing-masing komite, karena pada kenyataannya haruslah diakui, program per-komite belum ada di DKB periode ini.

Sementara itu, anggaran dan dana dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) untuk membiayai 50 pentas Gerakan Seni Tradisional, langsung dipegang dan dikelola oleh Ketua DKB, saudara Chavchay Syaifullah, di mana banyak talent atau grup dan atau komunitas yang hanya diberi 1.500.000 rupiah, 2.000.000 rupiah, 2.500.000 rupiah, 3.000.000 rupiah, dan yang lain ada yang mendapat 5.000.000 rupiah, 8.000.000 rupiah, serta satu komunitas yang mendapat 10.000.000 rupiah.

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang diterjemahkan di lapangan menjadi Program Gerakan Seni Tradisional (GESIT) sempat dihentikan (dipending pencairan dananya) selama satu bulan atas permintaan saudara Sulaiman Djaya (Ketua Komite Sastra saat itu) mengingat perkembangan negatif di internal DKB, sebelum akhirnya jelang akhir Februari 2018, saudara Sulaiman Djaya yang sempat mengurus ajuan proposal ke Bank Indonesia, proses pembicaraan mekanisme pencairan, hingga taraf persetujuaan dan penandatanganan oleh pihak DKB dan BI, memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus DKB, setelah usulan saudara Sulaiman Djaya yaitu bahwa Bank Indonesia harus meminta kepada DKB untuk menetapkan batas paling kecil bantuan dana untuk satu pentas GESIT minimal adalah 5.000.000 rupiah disetujui Bank Indonesia Kantor Wilayah Banten.

Usulan tersebut diperjuangkan dan dilakukan agar saudara Chavchay Syaifullah tidak mengulang lagi perilakunya yang memberikan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada talent seperti hanya 1.500.000 atau 2.000.000 rupiah, seperti yang telah disebutkan, sampai-sampai ada talent yang melayangkan surat protest resmi ke Bank Indonesia Kantor Wilayah Banten karena hanya diberi anggaran sebesar 1.500.000 rupiah untuk satu pentas.

Berikut sejumlah catatan kritis keorganisasian dan atau kelembagaan Dewan Kesenian Banten Periode 2015-2018:

[1] Tidak difungsikannya Bendahara untuk mengelola keuangan dan atau keuangan Dewan Kesenian Banten dipegang dan dikelola langsung oleh Ketua DKB, yaitu saudara Chavchay Syaifullah, sehingga bendahara hanya berfungsi tak ubahnya kasir semata,

[2] Hal itu berlaku pada setiap dilaksanakannya seluruh event dan atau program DKB, di mana setiap penanggungjawab event dan atau program DKB tidak diberi kewenangan untuk mengelola keuangan event dan atau program DKB,

[3] Tidak adanya evaluasi dan pelaporan keuangan paska dilaksanakannya seluruh kegiatan dan atau pelaksanaan program kepada jajaran pengurus DKB,

[4] Pengadaan barang tiap kegiatan dan event dan atau pelaksanaan program DKB langsung ditangani oleh Ketua DKB, yaitu saudara Chavchay Syaifullah, dan hanya beberapa saja yang ditangani oleh pengurus lainnya,

[5] Tanpa dibarengi dengan pelaporan belanja dan pengadaan barang-barang tersebut kepada para pengurus harian DKB,

[6] Tidak manusiawinya honor bagi para talent yang terlibat di kegiatan dan atau program DKB,

[7] Begitu juga hal yang sama berlaku bagi kepanitiaan tiap kegiatan dan program yang ‘dihonor’ senantiasa minimal,

[8] Yang berarti saudara Chavchay Syaifullah ‘tidak menjalankan’ apa yang tertulis di proposal, dalam arti melakukan pemotongan pada tiap item yang menurutnya bisa ditekan dan dipotong, termasuk honorarium ketua-ketua komite,

[9] Dengan alasan uang dari pemotongan tersebut untuk membiayai program tambahan, namun program yang dimaksud pun ternyata tidak direalisasi,

[10] Item catatan lainnya, jika ada, akan diinformasikan menyusul.

Yang dengan demikian, Dewan Kesenian Banten dibawah komando suadara Chavchay Syaifullah tidak melaksanakan manajemen yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak adanya akuntablitas dan transparasi,


Sehingga dapat dikatakan bahwa kelembagaan dan keorganisasian Dewan Kesenian Banten dilaksanakan dengan cara dan metode one man show, dan saudara Chavchay Syaifullah selalu menolak untuk melakukan transparansi ketika diminta oleh sejumlah ketua-ketua komite, dan malah melancarkan sikap intimidatif ketika sejumlah pengurus, seperti ketua-ketua komite meminta transparansi secara baik-baik, yang berakibat pada lahirnya dinamika negatif di tubuh Dewan Kesenian Banten (DKB), bahkan melahirkan rasa tidak percaya bagi sejumlah pengurus harian terhadap dirinya. 

Indonesia Diobok-obok oleh Willem Oltmans (1999)


“Prabowo dan CIA telah mengkhianati Presiden Habibie dan Jenderal Wiranto, dengan memberi gambaran seolah-olah mereka sibuk memberantas kekerasan dan pembunuhan”

TIMOR TIMUR
Ketika catatan-catatan perjalanan ke Indonesia pada bulan Mei dan Juni 1999 ini dicetak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama dengan Indonesia, menyelenggarakan suatu referendum di bekas jajahan Portugis di Timor-Timur. Dengan munculnya jumlah pemilih secara maksimal, hampir delapan puluh persen pemilih memilih untuk kemerdekaan Timor Timur. Hampir serentak terjadi pertumpahan darah, yang dilakukan oleh kelompok anti-kemerdekaan, yang disebut milisi.


Dunia luar tergoncang menyaksikan peristiwa itu. Bagaimana bisa Presiden Habibie dan Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata, tidak mampu menghentikan dengan segera pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Dili dan sekitarnya? Dari seluruh dunia datang protes kekesalan. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan malah menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, seolah-olah dia membuka pintu bagi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab di Jakarta, menuju Pengadilan Internasional di Den Haag. Bayangan-bayangan dari Belgrado dan Kosovo, dari Milosevic, Mladic atau Arkan timbul dalam kenang-kenangan bersama kejadian itu.

Seperti biasa, kali ini pun kita perlu sejenak kembali ke sejarah Indonesia akhir-akhir ini. Dengan diturunkannya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1988, terjadi perkelahian bayangan antara dua jenderal. Di satu pihak Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan, Jenderal Wiranto (52), mantan ajudan Soeharto. Di lain pihak Letnan Jenderal Prabowo Subianto (47), komandan pasukan elit strategis cadangan (Kostrad) yang terdiri dari 17.000 orang. Prabowo adalah menantu Soeharto, yang menikah dengan putrinya, Siti Hediyati. Wiranto menyetujui pengangkatan Habibie sebagai presiden, dan bisa dikatakan, begitu pula kekuatan-kekuatan di Washington, Gedung Putih, State Department dan Pentagon, yang mendukung perubahan menuju demokrasi di Indonesia. Pada tahun 1965, Soeharto sebagai mantan komandan Kostrad melalui insubordinasi/ketidaktaatan dan pengkhianatan dan bantuan CIA mencapai kekuasaan puncak. Menantunya, berpikir-pikir untuk mengikuti tindakan itu, tetapi kemudian dilumpuhkan. Wiranto mengirimnya ke Bandung, memimpin Sekolah Staf Komando, suatu jabatan tetap bagi para jenderal pemarah, yang perlu disalurkan ke jalur samping. Akhirnya keluarganya menghindar ke Yordania. Amman adalah sarang lebah yang terkenal untuk CIA.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa sebagian penting dari korps-perwira Indonesia secara tersembunyi memihak si pemberani Prabowo ini. Kepentingan-kepentingan ekonomi di Timor Timur dalam lingkungan militer, sejak tahun 1975 telah bertambah dengan cukup besar, misalnya dengan dikembangkan secara bersama sumber-sumber energi di daerah itu dalam bentuk joint venture dengan perusahaan-perusahaan Australia. Jadi sebagian dari tentara jelas-jelas tidak setuju dengan referendum dan membiarkan tekanan dari luar negeri.

Kolonel-kolonel yang membangkang merupakan gejala yang lama dalam sejarah Indonesia. Sebelumnya sudah cukup banyak pemberontakan terjadi di Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Jenderal Nasution pun sudah acap kali ingin mencoba mengadakan perebutan kekuasaan terhadap Soekarno. Begitu pula pernah meriam-meriam diarahkan ke istana. Bung Karno keluar, berbicara dengan tentara itu dan semuanya pulang ke rumah. Tetapi sejak coup pada tahun 1965, saat mana Soeharto didorong ke depan oleh CIA, permainan berubah. Saat itu Soeharto juga memiliki seorang yang mirip tipe Prabowo, yakni Jenderal Sarwo Edhie, yang sebelumnya telah dibicarakan, yang dengan orang-orangnya telah membunuh sedikitnya 500.000 orang. Sebagai komandan Kostrad dan mengetahui rahasia CIA, hal ini dianggap normal. Dengan datangnya milisi di Timor Timur Prabowo (seperti yang dicoba dilakukan Soeharto sebelum dia) bangkitnya dari kuburannya di Amman, Yordania dan bersama perwira-perwira Indonesia yang bersimpati dengannya untuk mengadakan pertumpahan darah lagi, kali ini di Dili dan sekitarnya.

Gerrit de Boer, pada tanggal 11 September 1999 melaporkan secara teratur dari Jakarta kepada de Volkskrant, bahwa Jenderal Wiranto menyuruh para tentara yang masih setia padanya dari pasukan strategisnya di Kostrad berangkat ke Dili untuk mengembalikan keamanan. Yang sebenarnya terjadi adalah kelanjutan konflik Wiranto - Prabowo yang terjadi setahun sebelumnya. Sementara Wiranto tiap hari mengadakan hubungan telepon dengan kepala staf Tentara Amerika, Jenderal Henry Shelton, untuk menjelaskan bahwa dia berkewajiban untuk mencegah agar para militer Indonesia tidak saling tembak, Prabowo menelepon dari Amman ke markas besar CIA dan sobat-sobatnya di Kostrad untuk mempermalukan musuh bebuyutannya Wiranto dan dengan demikian juga Presiden Habibie. Ini berhasil dengan baik, sebab Kofi Annan telah menjanjikan kepadanya nasib - Milosevic lengkap dengan penginapan di Scheveningen. Sebenarnya Soeharto dan Prabowo harus dikirim ke pengadilan Den Haag. Apa lagi majikan-majikan CIA-nya.

Lewat milisi yang mempunyai nama buruk itu, Prabowo dan CIA telah mengkhianati Presiden Habibie dan Jenderal Wiranto, dengan memberi gambaran seolah-olah mereka sibuk memberantas kekerasan dan pembunuhan, sementara sebenarnya tentara Kostrad dari komandan-komandan sebelum Soeharto dan Prabowo yang melakukan kekerasan dan pembunuhan di Timor. Seperti halnya CIA di Kosovo yang membentuk tentara bayaran, yakni UCK, untuk mempermalukan Milosevic dan menjadikan Belgrado kambing hitam dalam pembersihan etnik, maka di Timor karya CIA ini terulang lagi dengan memperkeruh pertentangan-pertentangan yang ada dalam tubuh angkatan bersenjata Indonesia. Wiranto rupanya telah mensalahdugakan kewibawaannya pada beberapa kesatuan Kostrad dan menghadapi teka-teki, yang dapat dengan kesabaran Jawanya berhasil diselesaikan untuk mencegah agar tentara Indonesia tidak saling tembak. Kali ini rupanya berhasil. Karena itu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas bersungguh-sungguh, ketika lewat CNN ia mengatakan bahwa tembak-menembak di Timor lebih rumit daripada yang dibayangkan dunia luar.

Keadaan perang yang telah ada sejak didirikannya CIA pada tahun 1948, antara organisasi rahasia ini, yang secara langsung juga budgehair berada di bawah Presiden dan Gedung Putih dan di bawah pengawasan demokratis dinas-dinas intel militer yang dioperasikan Pentagon di Amerika Serikat, memperlihatkan diri kembali dari segala penjuru selama affair Timor Timur. Pertumpahan darah yang disebabkan Soeharto segera setelah coup CIA melawan Presiden Sukarno yang sah, tidak akan pernah berhasil tanpa pelatihan Amerika kepada para perwira dan kelompok-kelompok elit sebelumnya -- belum lagi persenjataannya. Yang sama terjadi di Timor Timur, sudah sejak tahun 1991 Soeharto menyuruh membunuh beribu-ribu orang di Timor Timur, pemandangan mana pada tahun 1999 diulang lagi yang katanya dilakukan oleh milisi.

Pada tahun 1992 Kongres Amerika menghentikan latihan-latihan militer taktis dengan angkatan bersenjata Indonesia, setelah terjadinya pertumpahan darah di Dili. Tetapi ingatan manusia itu pendek. Tidak lama setelah itu kontak antara Pentagon dan Jakarta pulih kembali dan sejak itu, demikian laporan Dana Priest dan Bradley Grahan di koran Washington Post, pada tanggal 15 September 1999, telah diadakan 41 latihan militer bersama antara pasukan-pasukan elit Amerika dan Indonesia. Pasukan khusus Indonesia, Kopassus, dilatih untuk internal defense, di mana tentara Amerika mengajar bagaimana menjadi pembidik ulung dan cara menembak yang jitu, bagaimana melakukan perkelahian satu lawan satu, bagaimana cara menangani mortir dalam perang gerilya, cara menculik orang yang dicurigai melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak, dan cara menyiksa orang untuk memperoleh informasi. Washington

Post menulis secara khusus bahwa kesatuan-kesatuan elit Kopassus pada tanggal 1 Mei 1998 mulai mengacau lagi di Timor Timur. Garis pemisah amat sukar ditentukan antara campur tangan Pentagon di Indonesia dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan CIA. Yang jelas bisa ditetapkan bahwa Jenderal Shelton, pada tanggal 9 September 1999 menyampaikan pesan yang amat pedas per telepon kepada rekannya Wiranto, agar kekacauan yang terjadi di Timor Timur segara harus dihentikan. Dua hari kemudian Presiden B.J. Habibie mengumumkan suatu UN-Peacekeeping Force (Pasukan Perdamaian PBB) boleh berangkat ke Dili. Di Den Haag Menteri Jozias van Aartsen berfantasi bahwa Duta Besar Peter van Walsum, yang pada bulan September 1999 menjabat Ketua Dewan Keamanan di New York, yang menyebabkan terlaksananya jalan keluar ini.

Jadi, sementara Washington dan Bill Clinton berteriak-teriak merekalah perintis pejuang paling utama di dunia yang membela hak asasi orang miskin, orang teraniaya dan yang diburu, justru orang-orang Amerika yang sama itulah yang mendidik perwira-perwira Indonesia dan kelompok-kelompok elit menjadi teroris dan pembunuh massal yang licik. Dan selanjutnya, bila tuan-tuan ini dengan sopan dan taat melantunkan kata-kata yang telah mereka pelajari dari orang-orang Amerika, kemudian berteriak-teriak mengenai penjahat-penjahat perang Indonesia sebenarnya justru merekalah yang harus mendapat one-way ticket untuk dikirim ke Mahkamah Pengadilan Internasional di Den Haag. Mengapa tak ada seorang pun yang mempunyai gagasan cemerlang untuk mengadukan mereka yang telah bertahun-tahun menyebarkan terorisme dari Washington ke daerah-daerah yang damai dan tidak bersalah seperti Indonesia, dan menjebloskan mereka untuk selamanya di penjara security tinggi di Scheveningen.

Kompleksitas Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, negara dalam pembangunan, di mana kekuatan-kekuatan intern masih kacau, di mana dinas-dinas intel yang berniat buruk dari negara-negara asing mencoba mengambil keuntungan, secara permanen ditaksir oleh dunia maju. William Blake melihat kekacauan suatu dunia dalam sebutir pasir. Leibniz menemukan suatu dunia yang penuh sesak dalam setetes air. Berapa lama lagi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyadari, atau akan memperhitungkan dengan sunguh-sungguh, bahwa Republik Indonesia dengan alasan yang sangat masuk akal masih sibuk menemukan identitas nasionalnya sendiri? Karenanya kekacauan tetap tidak dapat dihindarkan.


Perselisihan-perselisihan kami sendiri di Hoek dan Kabeljauw (1345-1492) terjadi 500 tahun lalu. Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1775; Revolusi Perancis tahun 1789; Revolusi Cina tahun 1911; Revoluasi Rusia tahun 1917; Revolusi Afro-Asia baru berlangsung setelah Perang Dunia Kedua. Seharusnya negara-negara kayamemberikan waktu kepada dunia ketiga untuk menyesuaikan diri dan menemukan jalannya sendiri; nyatanya negara-negara berkembang sejak mengumumkan kemerdekaan dan kemandiriannya hampir selalu dilanda intervensi teroris barat dari luar.

Rupanya negara-negara Barat melupakan sejarahnya sendiri, di mana misalnya perang Amerika antara Utara dan Selatan termasuk perang yang paling berdarah di sejarah. Orang berharap, dunia Afro-Asia dapat membenahi urusannya dari hari ke hari, sedangkan kami sendiri membutuhkan waktu yang berabad-abad untuk memberlakukan norma-norma dan nilai-nilai dalam bentuk pemerintahan yang dapat diterima oleh semua orang. Terutama Washington merasa memiliki hak dalam memaksakan kopi rumah tangga rakyat Amerika pada bagian-bagian dunia lain untuk dianut. Dan barang siapa tidak segera mendengarkan dan menuruti kemauan sang polisi dunia ini, pasti akan menerima tekanan dan ancaman dari Bank Dunia atau IMF (Internationale Monetaire Fonds), atau lebih parah lagi dijatuhi embargo perdagangan dan blokade seperti halnya yang dialami Kuba sejak tahun 1960.

Indonesia berada dalam persimpangan jalan yang menentukan, apakah negara akan kembali ke posisi negara satelit Washington, CIA dan Pentagon, atau akan berhasil melepaskan diri dari kekangan dan berkembang menjadi negara adi daya autentik diantara negara-negara non blok dalam blok Bandung, yang didirikan Sukarno pada tahun 1955. Pemerintah antara Soeharto (Suharto-interregnum) di mana penjahat-penjahat CIA menguasai tuan ini di Indonesia serta menyuruhnya mengikuti semua perintahnya dengan bantuan segudang cara untuk menekan dan mengancam dari Washington, Bank Dunia dan IMF, telah jatuh dengan diusirnya diktator yang fasis itu oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia pada tahun 1998.

Perdana Menteri Rusia Yevgeni Primakov pada tahun 1998 dalam suatu kunjungan resmi ke New Delhi mencetuskan gagasan strategic triangle: suatu aliansi antara Cina, India dan Rusia sebagai bandingan sang polisi modern dunia yaitu Amerika Serikat yang setiap saat seenaknya minta bantuan sesama anggota NAVO seperti Inggris dan Australia untuk campur tangan dimanapun di dunia ini. Gagasan Primakov ini kembali mengingatkan kita kepada inisiatif Bandungnya Bung Karno, disesuaikan pada realita-realitas baru, dimana USSR yang dahulu dan Cina yang baru yang telah mempunyai bentuk politik baru malah lebih sesuai dengan Indonesia pada masa 1945-1955.

Bahwa Washington sangat khawatir mengenai strategic triangle(segitiga strategis), di mana Indonesia di bawah Megawati dan Wiranto sebaiknya harus secepat mungkin bergabung, terbukti dari suatu artikel tulisan Tyler Marshall di Los Angeles Times tanggal 28 September 1999. Washington menyadari bahwa 2,5 milyar manusia di dunia ini, yang malah dilengkapi dengan persediaan persenjataan nuklir yang sangat besar, bisa merupakan suatu kekuatan dahsyat dimana CIA dan Pentagon tidak bisa lagi melawannya. Think-tank CIA, yakni Rand Corporation dari Kalifornia juga telah mengumumkan tindakan-tindakan Amerika Serikat dan NAVO terhadap Yugoslavia berada di luar pengetahuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Piagam PBB, justru mempercepat terbentuknya strategic tangle antara kekuatan-kekuatan maha besar yang sebenarnya di dunia ini. Menurut penilaian saya di sanalah di aliansi itu terletak masa depan Indonesia di bawah Megawati Soekarnoputri.



(29 September 1999).