Soeharto, CIA, Kudeta Bung Karno, dan Mafia UI

Indonesia Terjerat Kekuatan Amerika

Keterlibatan AS dalam kupdeta militer yang merangkap di tahun 1965 di Indonesia sudah banyak ditulis. Bung Karno (BK) yang mempunyai visi jauh kedepan sudah menetapkan bahwa Indonesia adalah non blok, mandiri (berdikari), dan tidak mau tergantung pada utang luar negeri (“Go to hell with your aids!”). Sayang sekali, Soeharto dkk. melakukan konspirasi dengan USA (via CIA) menusuk bangsanya sendiri. Negara-negara sahabat Bung Karno, sperti RRC dan India, yang mempunyai prinsip serupa dengan BK dan tidak mempunyai pengkhianat negara semacam Soeharto Cs., saat ini sudah menjadi bangsa yang sehat, normal, bahkan adidaya! Dalam buku yang ditulis John Pilger dan yang juga ada film dokumenternya, dengan judul The New Rulers of the World, antara lain, dikatakan: “Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar”.

Ini terkenal dengan istilah nation building dan good governance oleh “empat serangkai” yang mendominasi World Trade Organisation (Amerika Serikat, Eropa, Canada, dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF, dan Departemen Keuangan AS). Mereka mengendalikan setiap aspek detail dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar USD 100 juta per hari kepada para kreditor Barat. Akibatnya adalah sebuah dunia yang elitenya –dengan jumlah lebih sedikit dari satu miliar orang- menguasai 80 persen kekayaan seluruh umat manusia.”

Itu ditulis oleh John Pilger, seorang wartawan Australia yang bermukim di London, yang tidak saya kenal. Antara John Pilger dan saya, tidak pernah ada komunikasi. Namun, ada beberapa kata yang saya rasakan berlaku untuk bangsa Indonesia dan yang relevan dengan yang baru saya kemukakan. Kalimat John Pilger itu begini: “Their power derives largely from an un-repayable debt that forces the poorest countries…” dan seterusnya. Dalam hal Indonesia, keuangan negara sudah bangkrut pada 1967. Paling tidak, demikianlah yang digambarkan oleh para teknokrat ekonom Orde Baru yang dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk memegang tampuk pimpinan dalam bidang perekonomian. Maka, dalam buku John Pilger tersebut, antara lain, juga dikemukakan sebagai berikut:

(Saya kutip halaman 37) “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ’hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonoom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ’the Berkeley Mafia’ (kebanyakan dosen UI), karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, mereka menawarkan : … buruh murah yang melimpah… cadangan besar dari sumber daya alam … pasar yang besar.” Di halaman 39 ditulis: “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ’Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffry Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Sampson, telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ’Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan: ini, ini, dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia.

Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional IMF) dan Bank Dunia.” Sekali lagi, semuanya itu tadi kalimat-kalimatnya John Pilger yang tidak saya kenal.

Kalau kita percaya John Pilger, Brad Sampson, dan Jeffry Winters, sejak 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh para elite bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa.

Sejak itu, Indonesia dikepung oleh kekuatan Barat yang terorganisasi dengan sangat rapih. Instrumen utamanya adalah pemberian utang terus-menerus sehingga utang luar negeri semakin lama semakin besar. Dengan sendirinya, beban pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya semakin lama semakin berat. Kita menjadi semakin tergantung pada utang luar negeri. Ketergantungan inilah yang dijadikan leverage atau kekuatan untuk mendikte semua kebijakan pemerintah Indonesia. Tidak saja dalam bentuk ekonomi dan keuangan, tetapi jauh lebih luas dari itu. Utang luar negeri kepada Indonesia diberikan secara sistematis, berkesinambungan, dan terorganisasi secara sangat rapi dengan sikap yang keras serta persyaratan-persyaratan yang berat. Sebagai negara pemberi utang, mereka tidak sendiri-sendiri, tetapi menyatukan diri dalam organisasi yang disebut CGI.

Negara-negara yang sama sebagai pemberi penundaan pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya yang jatuh tempo menyatukan diri dalam organisasi yang bernama Paris Club. Pemerintah Indonesia ditekan oleh semua kreditor yang memberikan pinjaman kepada swasta Indonesia supaya pemerintah menekan para kreditor swasta itu membayar tepat waktu dalam satu klub lagi yang bernama London Club. Secara kolektif, tanpa dapat dikenali negara per negara, utang diberikan oleh lembaga multilateral yang bernama Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia. Pengatur dan pemimpin kesemuanya itu adalah IMF. Jadi, kesemuanya itu tidak ada bedanya dengan kartel internasional yang sudah berhasil membuat Indonesia sebagai pengutang yang terseok-seok.

Sejak itu, utang diberikan terus sampai hari ini. Dalam krisis di tahun 1997, Indonesia sebagai anggota IMF menggunakan haknya untuk memperoleh bantuan. Ternyata, ada aturan ketat untuk bantuan itu. Bantuan uang tidak ada, hanya dapat dipakai dengan persyaratan yang dibuat demikian rupa, sehingga praktis tidak akan pernah terpakai. Dengan dipegangnya pinjaman dari IMF sebagai show case, IMF mendikte kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, yang dengan segala senang hati dipenuhi oleh para menteri ekonomi Indonesia, karena mereka orang-orang pilihan yang dijadikan kroni dan kompradornya.

Maka, dalam ikatan EFF itulah, pemerintah dipaksa menerbitan surat utang dalam jumlah Rp 430 triliun untuk mem-bail out para pemilik bank yang menggelapkan uang masyarakat yang dipercayakan pada bank-bank mereka. Mereka tidak dihukum, sebaliknya justru dibuatkan perjanjian perdata bernama MSAA yang harus dapat meniadakan pelanggaran pidana menurut undang-undang perbankan. Dalam perjanjian perdata itu, asalkan penggelap uang rakyat yang diganti oleh pemerintah itu dapat mengembalikan dalam bentuk aset yang nilainya sekitar 15 persen, dianggap masalahnya sudah selesai, diberikan release and discharge.

Lima tahun lamanya, yaitu untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, pembayaran utang luar negeri yang sudah jatuh tempo ditunda. Namun, mulai tahun 2004, utang yang jatuh tempo beserta bunganya harus dibayar sepenuhnya. Pertimbangannya tidak karena keuangan negara sudah lebih kuat, tetapi karena sudah tidak lagi menjalankan program IMF dalam bentuk yang paling keras dan ketat, yaitu EFF atau LoI.

Setelah keuangan negara dibuat bangkrut, Indonesia diberi pinjaman yang tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisanya sendiri habis total. Pinjaman diberikan setiap pemerintah menyelesaikan program yang didiktekan oleh IMF dalam bentuk LoI demi LoI. Kalau setiap pelaksanaan LoI dinilai baik, pinjaman sebesar rata-rata USD 400 juta diberikan. Pinjaman ini menumpuk sampai jumlah USD 9 miliar, tiga kali lipat melampaui kuota Indonesia sebesar USD 3 miliar. Karena saldo pinjaman dari IMF melampaui kuota, Indonesia dikenai program pemandoran yang dinamakan Post Program Monitoring.

Mengapa Indonesia tidak mengembalikan saja yang USD 6 miliar supaya saldo menjadi USD 3 miliar sesuai kuota agar terlepas dari post program monitoring. Berkali-kali saya mengusulkan dalam sidang kabinet agar seluruh saldo utang sebesar USD 9 miliar dikembalikan. Alasannya, kita harus membayar, sedangkan uang ini tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisa milik sendiri habis total. Cadangan devisa kita ketika itu sudah mencapai USD 25 miliar, sedangkan selama Orde Baru hanya sekitar USD 14 miliar. Yang USD 9 miliar itu harus dicicil sesuai jadwal yang ditentukan oleh IMF. Skemanya diatur sedemikian rupa sehingga pada akhir 2007 saldonya tinggal USD 3 miliar. Ketika itulah, baru program pemandoran dilepas. Alasannya kalau yang USD 9 miliar dibayarkan sekarang, cadangan devisa kita akan merosot dari USD 34 miliar menjadi USD 25 miliar. Saya mengatakan, kalau yang USD 9 miliar dibayarkan, cadangan devisa kita meningkat dari USD 14 miliar menjadi USD 25 miliar. Toh pendapat saya dianggap angin lalu sampai hari ini.

Mari sekarang kita bayangkan, seandainya cadangan devisa kita habis pada akhir 2007. Ketika itu, utang dari IMF tinggal USD 3 miliar sesuai kuota. Barulah ketika itu utang dari IMF boleh dipakai. Olehnya secara implisit dianggap bahwa ini lebih kredibel, yaitu mengumumkan bahwa cadangan devisa tinggal USD 3 miliar yang berasal dari utang IMF. Kalau seluruh utang yang USD 9 miliar dibayar kembali karena sudah mempunyai cadangan devisa sendiri sebesar USD 25 miliar dikatakan bahwa Indonesia tidak akan kredibel karena cadangan devisa merosot dari USD 34 miliar menjadi USD 25 miliar.

Jelas sekali sangat tidak logisnya kita dipaksa untuk memegang utang dari IMF dengan pengenaan bunga yang tinggi, sekitar 4 persen setahun, tanpa boleh dipakai. Jelas sekali bahwa Indonesia dipaksa berutang yang jumlahnya melampaui kuota yang sama sekali tidak kita butuhkan. Tujuannya hanya supaya Indonesia dikenai pemandoran yang bernama post program monitoring. Jelas ini hanya mungkin dengan dukungan dan kerja sama dari kroni-kroninya Kartel IMF.

Mengapa kami dan teman-teman yang sepikiran dan sepaham dikalahkan terus-menerus? Mengapa pikiran yang tidak masuk akal seabsurd itu dipertahankan? Sebab, para menteri ekonomi yang ada dalam kabinet dan otoritas moneter sedikit pun tidak menanggapinya. Memberikan komentar pun tidak mau. Mengapa? Sebab, perang modern yang menggunakan seluruh sektor ekonomi sebagai senjata, terutama sektor moneternya, membutuhkan kroni atau komprador bangsa Indonesia sendiri yang mutlak mengabdi pada kepentingan agresor.

Kalau kita percaya pada Brad Sampson, Jeffrey Winters, dan John Pilger, dan kita perhatikan serta ikuti terus sikap satu kelompok tertentu, kiranya jelas bahwa kelompok pakar ekonomi yang dijuluki “the Berkeley Mafia” adalah kelompok kroni dalam bidang ekonomi dan keuangan. Lahirnya kelompok tersebut telah dikemukakan dalam studi Brad Sampson yang tadi saya kutip. Pengamatan saya sendiri juga membenarkan bahwa kelompok itu menempatkan dan memfungsikan diri sebagai kroni kekuatan asing.

Yang paling akhir menjadi kontroversi adalah sikap beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu terhadap uluran tangan spontan dari beberapa kepala pemerintahan beberapa negara Eropa penting berkenaan dengan bencana tsunami. Baru kemarin media massa penuh dengan komentar minor mengapa tim ekonomi pemerintah utang lagi dalam jumlah besar sehingga jumlah stok utang luar negeri keseluruhannya bertambah? Ini sangat bertentangan dengan yang dikatakan selama kampanye presiden dan juga dikatakan oleh para menteri ekonomi sendiri bahwa stok utang akan dikurangi. Berdasar pengalaman, saya yakin bahwa kartel IMF yang memaksa kita berutang dalam jumlah besar supaya dapat membayar utang yang jatuh tempo. Buat mereka, yang terpenting memperoleh pendapatan bunga dan mengendalikan Indonesia dengan menggunakan utang luar negeri yang sulit dibayar kembali. [KKG]

Mafia Berkeley

Mafia Berkeley adalah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Mereka mempunyai atau menciptakan keturunan-keturunan. Para pendirinya memang sudah sepuh, yaitu Prof Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Soebroto, Moh. Sadli, J.B. Soemarlin, Adrianus Mooy, dan masih sangat banyak lagi. Yang sekarang dominan adalah Sri Mulyani, Moh. Ikhsan, Chatib Basri, dan masih banyak lagi. Mereka tersebar pada seluruh departemen dan menduduki jabatan eselon I dan II, sampai kepala biro.

Ciri kelompok itu ialah masuk ke dalam kabinet tanpa peduli siapa presidennya. Mereka mendesakkan diri dengan bantuan kekuatan agresor. Kalau kita ingat, sejak akhir era Orde Lama, Emil Salim sudah anggota penting dari KOTOE dan Widjojo Nitisastro sudah sekretaris Perdana Menteri Djuanda. Widjojo akhirnya menjabat sebagai ketua Bappenas dan bermarkas di sana. Setelah itu, presiden berganti beberapa kali. Yang “kecolongan” tidak masuk ke dalam kabinet adalah ketika Gus Dur menjadi presiden. Namun, begitu mereka mengetahui, mereka tidak terima. Mereka mendesak supaya Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Seperti kita ketahui, ketuanya adalah Emil Salim dan sekretarisnya Sri Mulyani.

Mereka berhasil mempengaruhi atau “memaksa” Gus Dur bahwa mereka diperbolehkan hadir dalam setiap rapat koordinasi bidang ekuin. Tidak puas lagi, mereka berhasil membentuk Tim Asistensi pada Menko Ekuin yang terdiri atas dua orang saja, yaitu Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani. Dipaksakan bahwa mereka harus ikut mendampingi Menko Ekuin dan menteri keuangan dalam perundingan Paris Club pada 12 April 2000, walaupun mereka sama sekali di luar struktur dan sama sekali tidak dibutuhkan. Mereka membentuk opini publik bahwa ekonomi akan porak-poranda di bawah kendali tim ekonomi yang ada. Padahal, kinerja tim ekonomi di tahun 2000 tidak jelek kalau kita pelajari statistiknya sekarang.

Yang mengejutkan adalah Presiden Megawati yang mengangkat Boediono sebagai menteri keuangan dan Dorodjatun sebagai Menko Perekonomian. Aliran pikir dan sikap Laksamana Sukardi sangat jelas sama dengan Berkeley Mafia, walaupun dia bukan anggotanya. Ada penjelasan tersendiri tentang hal ini. Presiden SBY sudah mengetahui semuanya. Toh tidak dapat menolak dimasukkannya ke dalam kabinet tokoh-tokoh Berkeley Mafia seperti Sri Mulyani, Jusuf Anwar, dan Mari Elka Pangestu, seperti yang telah disinaylir oleh beberapa media massa.

Peranan UI dalam Konspirasi Destruktif

Setelah dr. Mahar Marjono sukses mengemban tugas Soeharto dalam “mempersingkat” hidup Bung Karno (meninggal pada usia sekitar 66 th.), maka Mahar Marjono diangkat menjadi Rektor UI. Dengan ini, maka konspirasi tiga serangkai: USA-Militer-UI mulai terjadi. Untuk menguasai SDM top Indonesia, maka dibentuklah Mafia Berkeley (yang sipil, yang notabene para oknum akademisi UI) dan mafia West Point (yang militer, yang notabene para oknum petinggi TNI AD/Polisi). Sejarah dan pendidikan Indonesia mengalami kegelapan di saat Rektor UI dijabat oleh jendral TNI AD yaitu Nugroho Notosusanto. Hari lahir Pancasila diabaikan, sejarah nasional dijungkir balikan: nama-nama jalan besar di seluruh kota besar di Indonesia harus memakai nama jendral AD (Yani, Tendean, dst), peran BK diminimalkan, peran militer di blow up, peran inteligensia/kecerdasan disempitkan, dan wawasan almamater (pembungkaman kampus) dilaksanakan. Para pelacur intelektual UI sungguh banyak, mereka ini telah ikut serta menenggelamkan Indonesia, sudah saatnya mereka mengalami hukuman sosial dengan membeberkan dosa-dosa terselubung mereka! Prof. Ismail Suni, Yusril, Jimmly Asidiqi, Miranda Gultom, Anwar Nasution, Nazarudin, dst., adalah termasuk para konspiran. Pada umumnya, mereka ditokohkan terlebih dahulu melalui televisi sebagai intelektual yang kritis (politik kambing putih) –kemudian setelah beberapa bulan dan telah mempunyai reputasi nasional, maka mereka diselundupkan/disusupkan dan diangkat menjadi pejabat penting regim ORBA (dan bablasannya) dalam pemerintahan (eselon 1, 2, atau menteri). Konspirasi destruktip USA-Militer-UI yang berhasil menusuk Bung Karno dari belakang (kudeta yang merangkak) menjadikan Indonesia hingga kini terjebak dalam berbagai krisis dan sulit kembali menjadi bangsa yang sehat sehat.

Dalam perkembangannya, Soeharto dan regim penerusnya tidak hanya menggunakan UI, melainkan juga memanfaatkan para pelacur intelektual dari: ITB, UGM dan IPB. Seperti diketahui, UI, ITB, IPB, dan UGM adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) tertua dan terbesar di Indonesia. Jadi, mereka adalah pencetak para PNS (Pegawai Negeri sipil) terbanyak, tersenior dan terbesar di Indonesia, dan alumni mereka menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan; dari pegawai menengah (IIIA), eselon dua, eselon satu, dan menteri. Sayang sekali, masyarakat telah memahami adanya istilah korupsi berjamaah dan birokrasi keranjang sampah –ini ibarat mengatakan bahwa keempat PTN itu adalah produsen koruptor dan birokrat keranjang sampah terbesar didunia (ingat prestasi KKN kita selalu nomor satu atau tiga besar)! Melihat, memahami, dan mengalami sendiri berbagai krisis di Indonesia, sudah sepatutnya kalau kita tidak perlu mensyukuri kehadiran ITB, UI, UGM, dan IPB, mereka tidak membawa berkah dan rahmat ke masyarakat; atau justru sebaliknya, kita harus merasa prihatin atas moral hazard dan tingkat kecerdasan mereka, mereka yang dianggap kelompok terpandai di Indonesia ternyata tidak pernah bisa membawa Indonesia ke bangsa yang mandiri, sejahtera, adil, berwibawa, dan berkepribadian! Ternyata mereka, kalau diijinkan pembaca, boleh diibaratkan dan boleh disebut sekedar sampah masyarakat yang terhormat (sampah berdasi) dan sekedar alat politisi busuk atau alat negara asing dalam membodohi bangsanya sendiri!

Mari Mewaspadai Mass Media Terutama TV

Regim ORBA (dan bablasannya) menguasai hampir 75% mass media di Indonesia –maka mereka dengan mudah menyusupkan manusia-manusianya melalui politik “kambing putih”; dan sebaliknya melakukan character assasination/kambing hitam bagi musuh-musuh politiknya! Seringkali mereka cukup memberi gaji tambahan bulanan bagi para kuli tinta, tanpa harus mendirikan mass media corpooration, sungguh jeli dan licik! Dengan menguasai mass media (media massa), maka mereka dapat membentuk mind set (pola pikir) bangsa Indonesia sesuai kehendak mereka. Kambing Putih adalah strategi memberikan gelar yang hebat agar didengar masyarakat dan untuk mendongkrak dan menjadikan level nasional, contoh politik kambing putih adalah:

– Prof. Sumitro (besan Soeharto): digelari Begawan Ekonomi, padahal anak-anaknya terlibat maha kejahatan (Prabowo Subianto: Pembantaian Cina Mei 98, dan Sudrajat J. dan Hasyim Djojohadikusumo: kasus BLBI, dan seterusnya), jadi mestinya begawan Durna (karena suka menipu Pendawa, muridnya sendiri!). Dijaman beliau, ekonomi kita mulai dijajah Barat!

– Marie Muhammad: digelari Mister Clean, padahal saat beliaulah terjadi kasus BLBI, jadi semestinya Mister berlepotan saja!

– Zainudin MZ: digelari Dai Sejuta Umat, padahal dai politik untuk menggaet suara pemilih! Semestinya digelari dai sejuta dollar, atas upahnya menipu umat Islam melalui politisasi agama!

– Tanri Abeng: digelari Manajer Satu Milyar, padahal dipakai untuk menghisap BUMN! Semestinya manajer sejuta kasus, atas upahnya membuat BUMN menjadi sapi perah politisi, petinggi militer dan polri!

– Prof. Yuwono Sudarsono: penjaga setia dominasi Militer atas Sipil dan dwi fungsi ABRI, maka ia diselundupkan ke LEMHANAS (alat intelektual militer) dan kemudian menjabat MENHAN. Bagaimana para petinggi militer tidak pakar dalam politik kalau pekerjaan utamanya beralih ke politik (sehingga tugas utamanya terbengkelai, apalagi juga pelaku bisnis ilegal) yang menghasilkan account di bank menjadi ukuran XL (puluhan milyar rupiah), yang semestinya ukuran S (small) mengingat gaji pegawai negeri itu rendah sekali. Sementara itu, sipil, yang digaji rendah sehingga sulit fokus pada bidangnya, yang berusaha menguasai perpolitikan dengan baik dan etis selalu mereka ganggu dan gagalkan upayanya untuk mendominasi kancah perpolitikan nasional!

– Prof. Nazarudin Syamsudin dkk.: diselundupkan ke KPU untuk menjaga PEMILU agar regim ORBA selalu menang atau minimal termasuk tiga besar.

– Saat menjelang reformasi: Sri Mulyani dan Anwar Nasution (dosen UI) di “roketkan”, seolah-olah mereka kritis terhadap regim ORBA, padahal mereka diselundupkan demi mengamankan sisa hari Tua regim Soeharto/ORBA dari jamahan hukum dibidang Keuangan dan demi dominasi asing!

– Puncak politik kambing putih dan strategi penyelundupan adalah Amien Rais! Beliau digelari tokoh/pelopor reformasi, padahal beliau diselundupkan untuk membelokan reformasi dan menyelamatkan regim ORBA!

(Sampai dengan sekarang, politik kambing putih terus dilaksanakan) Saat ini kedudukan politik regim ORBA dan bablasannya amat sangat kuat, lihatlah posisi: Yusril Ihza Mahendra (kesayangan Soeharto) menjadi Setneg (powerful sekali dalam memfilter informasi ke presiden SBY); Miranda Gultom (kepala BI) dan Anwar Nasution (ketua BPK): untuk melindungi ORBA dari segi keuangan atas kasus BLBI, dan kasus besar lainnya (terutama di BUMN), agar sulit terungkap, padahal mengungkap KKN itu mudah sekali, cukup mempelajari histori rekening para pejabat dan tersangka secara mendalam dan tuntas, nah di sinilah faktor keamanan regim Soeharto terjamin oleh Miranda Gultom dan Anwar Nasution; Jimmly Asshidiqi (ketua MK): untuk melindungi ORBA dari segi hukum, agar berbagai kasus pelanggaran HAM berat sulit terungkap; dan seterusnya …masih banyak sekali. Mereka ini, pelacur intelektual sekaligus akademisi selebritis dari UI, selalu dikonotasikan pandai dan bersih dalam mass media, padahal sebaliknya!

Saat reformasi (1998) papan tulisan di Kampus UI Salemba yang berjudul: KAMPUS PERJUANGAN ORDE BARU ditutup kain hitam, tanda malu dan berkabung; mungkin sekarang sudah dibuka lagi dan ditulis ulang sebagai: “KAMPUS PERJUANGAN ORDE BARU DAN BABLASANNYA, MENERIMA ORDER PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT WALAU UNTUK MERUSAK BANGSA SENDIRI.”

Sebaliknya, Kambing Hitam adalah strategi memberikan gelar yang sangat negatif agar mereka tidak laku dimasyarakat (character assasination); contoh politik kambing hitam adalah: di PKI kan, dikonotasikan radikal (Munir, Ditasari, dst), dikonotasikan agen asing (Hendradi dan NGO/LSM yang baik dan bermoral).

Menonton TV (dan mendengarkan radio) di Indonesia harus waspada –sebab banyak skenario di belakangnya/terselubung; pada umumnya untuk membentuk opini yang pro Regim ORBA dan bablasannya. Semakin sering seorang cendekiawan/akademisi/pengamat muncul di TV, kita harus semakin waspada pada orang itu (alat Regim ORBA dan bablasannya dan moralitasnya perlu diragukan)! Sebaliknya, semakin jarang, semakin dapat dipercaya ke-idealismeannya! Sebagai contoh: pernah terjadi dialog yang sangat menggelikan, WS Rendra tidak bisa dikontrol pembicaraannya oleh Salim Said (pengamat militer, alat ORBA) dan Anhar Gonggong (pengamat sejarah, alat ORBA); WS Rendra terus nerocos membahas rusaknya kebudayaan kita akibat ORBA! Sejak saat itu, WS Rendra tidak pernah muncul lagi di dialog Televisi! Jangan harap kita disuguhi dialog yang sering dengan orang yang bermoral baik dan idealis seperti: Kwik Kian Gie, Mochtar Pabotinggi, Hendradi, Teten Masduki/tokoh ICW, Dita Sari, Wardah Hafidz/ketua UPC, Munir, Jeffry Winters, Faisal Basri, dst. Seandainya mereka muncul, slot waktunya paling hanya singkat dan amat jarang; mereka dimunculkan kadang-kadang saja hanya untuk sekedar mengelabui bahwa stasiun TV tersrbut adalah netral, padahal tidak! Sebaliknya para pengamat/akademisi yang akan dikambing-putihkan akan sering ditampilkan di semua mass media (media massa) terutama televisi dan radio RRI. Jadi proses kelicikan politisi ORBA/Militer adalah:

– pengkambing putihan, sampai tokoh itu menjadi tokoh nasional, biasanya diberi gelaran khusus, misal: dai sejuta umat, begawan ekonomi, mister clean, manajer satu milyar, dst.

– Seteleh menjadi tokoh nasional lalu dilakukan pengangkatan ybs. menjadi pejabat eselon tinggi termasuk menteri dan satffnya.

Namun apa arti seseorang seandainya ia benar-benar bersih bagi lingkungan yang amat kotor? Apa arti Kwik Kian Gie di Bappenas? Dapatkah seorang mengalahkan banyak oknum saat rapat Bappenas? Apa arti seorang Baharudin Lopa bagi Mahkamah Agung? Dapatkah ia sendirian mengalahkan para oknum saat rapat? Dst., dst. Itulah gaya Orde Baru, untuk menenangkan massa, diangkat cukup satu orang saja (biasanya yang sudah dikambing-putihkan) sebagai “pembersih” suatu departemen yang sudah demikian bobrok. Apakah mungkin? Semestinya kalau mau membersihkan sesuatu yang maha-rusak dan mahabesar organisasinya, yang diganti paling tidak 30% pejabat kuncinya –termasuk sistemnya dirombak, tidak hanya menyelundupkan seorang saja! Sungguh pembodohan bangsa yang luar biasa.

Pesan Penutup

Dengan keterlibatan USA dalam kupdeta 1965, semestinya para korban PKI mempunyai alat jitu dengan membuat masalah ini menjadi masalah internasional dengan strategi tidak hanya menuntut regim militer Soehato, melainkan juga menuntut USA! Tentu saja dengan melibatkan NGO level internasional; sayang sekali nalar para korban 1965 belum sampai kesitu! Dengan internasionalisasi masalah HAM berat, maka kans untuk membawa yang bersangkutan ke kebenaran dan keadilan akan mudah terlaksana! Karena visi/misi para konspirator/mafia 1965 (yang saat ini banyak yang sudah berusia diatas 60 tahun) adalah: ”Jangan berani mengungkit masa lampau kami dan hormati kami s/d kami meninggal. Setelah kami meninggal silahkan buka borok-borok kami dan luruskan sejarahmu. Kalau kami masih hidup, jangan sekali-kali kau berani melakukannya, atau negara ini akan kami obok-obok sampai manusianya mabok. Hanya dengan bunga uang kami (hasil curian/merampok) yang disimpan di luar negeri, kiranya sudah cukup untuk mengobok-obok Indonesia! Ketahuilah dengan samar-samar bahwa TNI AD, Kepolisian, Badan Intelijen dan Lembaga Peradilan masih dalam cengkeraman kami. Selain itu, telah kami tempatkan penjaga setia kami yaitu para pakar/pelacur intelektual di posisi yang strategis!” Memahami misi mereka, maka upaya membawa mereka ke justice –ke pengadilan, kalau hanya level dalam negeri, hanya akan sia-sia saja! Demikian pula dengan kasus pelanggaran HAM dan KKN berat yang lain!

Sebagai penutup, tulisan di atas diambil dari artikel karangan Kwik Kian Gie di Jawa Pos, edisi pertengahan Agustus 2005, dengan sedikit tambahan. Bila Anda merasa artikel ini bagus dan bermanfaat untuk mencerdaskan kebudayaan bangsa Indonesia, maka mohon diteruskan ke seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Penulis juga berharap agar tulisan ini jatuh ke tangan para dosen dan mahasiswa aktivis di ITB, UI, UGM, ITS, UNAIR, UNDIP, UNIBRAW, UNPAD dan IPB, dengan maksud agar mereka menyadari/memahami bahwa banyak dosen mereka yang menjadi oknum kelas berat (level nasional atau bahkan internasional) dan yang sepantasnya dijadikan musuh bangsa! Dan bagi Anda yang mempunyai: inteligensi, idealisme, moral, dan etika yang baik, keprihatinan akan krisis di Indonesia, serta kemampuan menulis, kami menghimbau Anda untuk menulis di Internet yang bebas, kritis, lugas dan pembacanya mencapai seluruh dunia! Selamat berkarya.