Menjadi Indonesia dan Jerat Neoliberalisme


Banten Raya, 10 Oktober 2014

Penyair Libanon, Khalil Gibran, pernah menulis: “Kasihan bangsa yang memakan gandum yang tidak dituainya dan yang meminum anggur yang tidak diperasnya”. Meski barangkali Gibran menulis dalam rangka untuk “membentuk” jati-diri, kreativitas, dan kemandirian bangsanya, yaitu Libanon, agar bisa hidup dari tangan, kerja keras, dan kreativitas atau inovasinya sendiri, namun suara Gibran tersebut sesungguhnya telah keluar dari lingkup bangsanya dan menjadi relevan juga bagi kita. Seperti kita tahu bersama, saat ini kita hidup dalam sebuah dunia yang telah “mengglobal”, di mana kejadian di dunia nun jauh di sebelah sana akan berdampak ekonomis dan politis bagi kita yang ada di sini. Namun, tentu kita juga tidak mau begitu saja menjadi bangsa yang hanya bisa mengkonsumsi semata dalam kadar dan konteks yang demikian.

Kita acapkali selalu mudah kagum, dan latahnya malah bangga, dengan apa saja yang berbau dan berasal dari “Barat”. Dari mulai hal-hal yang remeh hingga ke soal ideologi dan pandangan hidup, di mana seakan-akan dengan bersikap dan berpandangan westernize tersebut, kita seolah menjadi manusia modern, tanpa kemudian dibarengi oleh tekad kita sendiri untuk menjadi manusia dan bangsa yang juga bisa melakukan inovasi sendiri dan tak hanya mengkonsumi. Bila untuk menjadi modern Anda hanya bisa meniru Barat mentah-mentah, berarti Barat akan menjadi dokter Anda dan Anda hanya akan menjadi pasiennya. Dengan demikian, Anda hanya akan menjadi pesakitan dan akan senantiasa menjadi objek penghasil dan ladang tak berkesudahan bagi keuntungan Barat.

Beberapa pemimpin Indonesia, misalnya, membanggakan bahwa Indonesia telah memiliki industri, sembari pura-pura tidak tahu bahwa yang memiliki modal dan perusahaannya adalah para oligarkh atau penguasa modal asing yang seringkali didikte dan dikendalikan tombol politik Negara asal si pemodal tersebut dan akan membawa pulang keuntungannya yang lebih besar dari Indonesia ke negerinya, contohnya pertambangan Freeport di Papua sana. Kita lupa, bahwa memiliki industri tidak sama dengan membangun sistem industri. Dalam hal ini, ketika diwawancara oleh Kartika Candra, Samir Amin menyatakan: “membangun sistem industri adalah membangun komplementaritas antara bermacam-macam industri lokal dan pada saat yang sama memegang kontrol atas industri tersebut, bahkan jika sampai level tertentu mereka melakukan ekspor atau berorientasi ke dalam negeri. Ini adalah satu set kebijakan yang sangat kompleks dan sistematis. Anda bisa memiliki industri seperti di Indonesia. Tapi secara de facto industri-industri itu adalah bagian subkontrak dari monopoli kapital internasional”.

Apa yang dinyatakan Samir Amin tersebut tak bisa kita anggap hanya sebagai angin lalu saja. Sebagai perbandingan, barangkali kita perlu belajar dari Republik Islam Iran, di mana ketika bangsa itu ditekan dan diembargo secara berkepanjangan, justru membuat rakyat dan bangsa tersebut semakin kuat dan menjadi inovatif. Secara militer, contohnya, Iran berhasil membuat jet tempur canggih sendiri, dan secara tekhnologi Republik Islam Iran telah berhasil melakukan capaian tekhnologi luar angkasa.

Kasus yang paling nyata bagi Indonesia adalah IMF. Dengan agenda IMF yang memaksa Indonesia untuk “memprivatisasi” (baca: menjual) BUMN-BUMN (Badan Usaha Milik Negara), seperti yang dilakukan Laksamana Sukardi di era Megawati dan juga kasus serupa di era SBY-Boediono, maka BUMN-BUMN yang semula dimiliki oleh rakyat Indonesia pun pindah tangan ke tangan para oligarkh alias penguasa modal –yang ternyata elit Zionist pula. Mereka alias Rotschild Dinasty, dengan menguasai Bank Sentral, mencetak kertas tak berharga jadi dollar yang dipakai untuk membeli BUMN-BUMN dan Kekayaan Alam Indonesia. Mereka dielu-elukan sebagai “Investor Asing”. Dan di sini, kaum ekonom dan para teknokrat neo-liberal sebenarnya tak lebih para broker mereka.

Bahkan Bank Sentral Indonesia, BI, sekarang ini diswastanisasi sehingga lepas dari pemerintah berdaulat hasil pilihan rakyat. BI “bekerjasama” dengan lembaga keuangan dunia seperti IMF alias International Monetary Fund dan World Bank alias Bank Dunia yang jelas-jelas dikuasai para elite oligarkh global, yaitu Zionist Rotschild Dinasty. Jadi pemerintah pilihan rakyat sudah tidak berdaulat lagi terhadap BI, sementara para elit oligarkh penguasa modal, yakni kaum Zionist itu, melalui IMF dan World Bank serta Perbankan dan Sekuritas yang mereka miliki justru punya pengaruh yang luar biasa terhadap BI alias Bank Indonesia.

Dan sebagai informasi tambahan yang barangkali tak boleh kita lupakan adalah bahwa IMF dikendalikan oleh Dewan Gubernurnya, yang juga merupakan kepala bank-bank sentral yang berbeda atau kepala departemen-departemen bendahara bermacam-macam negara yang dikuasai oleh bank-bank sentral mereka. Kekuatan pemungutan suara di IMF juga memberikan Amerika Serikat dan Inggris (Federal Reserve dan Bank of England – kedua-duanya dikuasai Keluarga Rothschild) kendali penuh atas IMF alias International Monetary Fund tersebut. Mudah-mudahan bangsa kita tercinta ini masih bisa diselamatkan dan memang harus diselamatkan! Semoga! Amin!

Sulaiman Djaya 



Tidak ada komentar: