Politik Agenda Setting Media Massa

 

Gagasan pemikiran agenda setting sesungguhnya sudah mulai muncul pada tahun 1920an melalui pemikiran Walter Lippmann (1922) dalam tulisannya yang berjudul "The world outside and the picture in our heads". Dalam pembuka bab yang berjudul Public Opinion, Lippmann sudah menyiratkan ide agenda setting meski ia tidak menyebutkan dengan istilah yang sama.

Pemikiran Lippman tersebut kemudian mendapat dukungan dari McCombs & Shaw (1972) yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh media berita memainkan peranan yang penting dalam mengkontruksi gambaran seseorang tentang realitas. Hipotesis sentralnya adalah bahwa media massa telah menyusun agenda (umumnya berkaitan dengan isu kampanye politik) dengan memberikan penonjolan pada isu-isu tertentu. Isu-isu tersebut kemudian diberi penekanan oleh media sehingga dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh anggota publik. Dengan kata lain, isu yang dianggap penting oleh media juga akan dianggap penting oleh publik. Inilah yang disebut sebagai pengaruh agenda setting.

McCombs & Shaw (1976) menyatakan bahwa, khalayak tidak hanya mempelajari isu publik dan berbagai hal lainnya yang diberikan media, namun juga mempelajari sebarapa penting sebuah topik berdasarkan penekanan yang diberikan media terhadap topik-topik tersebut. Dalam perkembangannya, ada beberapa masalah yang muncul. Pertama, teori ini tidak selalu mampu memecahkan suatu masalah. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui efek langsung media terhadap agenda pribadi individu anggota khalayak. Kedua, terkait dengan adanya berbagai agenda yang terlibat. Misalnya, agenda individu, kelompok, institusi, partai politik dan pemerintah. Ketiga, terkait dengan derajat kesenjangan atau tujuan yang diarahkan ke media.

Pada tahun 1987, Rogers & Dearing memberikan sebuah pernyataan yang menjelaskan proses penyusunan agenda yang berbeda-beda itu dan memberikan kesimpulan yang lebih definitif tentang jumlah dan bentuk efek yang mungkin muncul. Rogers & Dearing (1987) membedakannya menjadi tiga bentuk agenda:

1.      Agenda media, yang merujuk pada prioritas perhatian dalam isi media terhadap isu dan peristiwa;

2.      Agenda publik, merujuk pada berbagai penonjolan isu dalam opini publik dan pengetahuan;

3.      Agenda kebijakan, menjelaskan isu dan proposal kebijakan dari pada politisi.

Sebagai gatekeeper informasi, pers memilih dengan selektif berita-berita yang akan dilaporkan, menentukan apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Orang akan cenderung terpengaruh oleh berita-berita dari media massa yang dibaca atau rumusannya merupakan tiga serangkai yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijaksanaan. Pertama, isu-isu yang akan dibahas dan diset dalam media disebut agenda media. Kedua, agenda media dalam beberapa hal memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang dipikirkan publik disebut agenda publik. Ketiga, agenda publik dalam beberapa hal memengaruhi atau berinteraksi dengan mengambil kebijakan penting disebut agenda kebijakan (policy agenda).

Rogers & Dearing (1987) juga memberikan sumber tambahan bagi munculnya ketidakpastian dari efek agenda setting. Pertama media memiliki kredibilitas yang berbeda-beda sehingga tidak semua media memiliki efek yang sama pada khalayak. Kedua, pesan media tidak selalu sama dengan pengalaman pribadi yang diperoleh dari lingkungannya. Ketiga, sejumlah orang mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda berkaitan berita peristiwa yang disebarkan media massa. Terkait dengan kelemahan teori agenda setting, Rogers & Dearing menyarankan agar masa depan indikator "dunia nyata" harus disusun dengan tegas. Mereka juga menyatakan bahwa agenda setting harus dihubungkan dengan bidang-bidang lain dalam teori dan penelitian media. Sejak penelitian di Chapel Hill (McCombs& Shaw,1972), lebih dari 350 studi empiris tentang pengaruh agenda setting dalam media berita telah dilakukan (Rogers& Dearing, 1996). Bukti yang berhasil dikumpulkan adalah bahwa pengaruh agenda setting dari media berita pada publik berbeda-beda di berbagai wilayah geografis dan latar belakang sejarah. Penelitian-penelitian ini juga mengungkap sejumlah tipe media berita dan berbagai variasi isu publik juga memberikan uraian tentang urutan waktu dan hubungan sebab akibat agenda media dengan agenda publik.

Dengan mengamati efek agenda setting di seluruh dunia, maka fenomena komunikasi massa dapat dilihat dari berbagai perspektif. Perspektif itu sendiri dapat dikategorisasi menjadi empat tipologi Acapulco (McCombs). Tipologi Acapulco ini memiliki dua dimensi dikotomis. Dimensi pertama membedakan dua cara melihat agenda. Dimana fokus perhatian bisa diarahkan pada keseluruhan susunan item agenda atau fokus perhatian dapat dipersempit pada satu item tunggal dari agenda. Dimensi kedua, membedakan dua cara mengukur penonjolan item-item dalam agenda, apakah mengukur keseluruhan kelompok populasi atau hanya sekedar respon secara individual.

Competition, Automation, Natural History dan Cognitive Portrait adalah berbagai perspektif yang biasa digunakan dalam penelitian agenda setting. Perspektif competition melihat serangkaian isu yang bersaing untuk mendapatkan posisi dalam media. Perspektif Automation sama dengan kajian awal agenda setting yang berfokus pada keseluruhan item agenda, tapi perhatiannya lebih diarahkan pada agenda masing-masing individu. Agar efek agenda setting terjadi, harus ada individu yang 'peka' untuk diprogramkan di media. Perspektif natural history berfokus pada derajat hubungan antara agenda media dengan agenda publik dalam hal naik turunnya sebuah item tunggal dari waktu kewaktu.

Perspektif keempat yaitu Cognitive Portrait mirip dengan perspektif automation yang berfokus pada individu, hanya saja observasinya dipersempit pada penonjolan sebuah item agenda saja. Sebagai sumber informasi, berbagai isu dapat disusun sepanjang bidang kontinum dari isu yang dialami secara pribadi (obstrusive) sampai isu yang hanya diketahui lewat media (unobstrusive). Perspektif agenda setting tidak hanya bisa digunakan untuk menganalisis isu-isu publik yang berupa objek. Di luar agenda objek, ada level agenda setting lain (McCombs& Reynolds, 2002) yaitu: sejumlah atribut berupa karakteristik dan property yang dimiliki masing-masing objek.

Cara agenda atribut ini dalam mempengaruhi individulah yang disebut sebagai second-level of agenda setting. Lebih jauh, second-level ofagenda setting menyatakan bahwa media tidak hanya memberi tahu apa yang harus dipikirkan, namun juga memberitahu bagaimana memikirkan berbagai objek. Teori agenda setting sangat berkaitan dengan konsep framing. Keduanya sama-sama memfokuskan perhatiannya pada perspektit yang digunakan oleh komunikator dan khalayak untuk menggambarkan berbagai topik dalam berita sehari-hari. Cara media membingkai sebuah isu - memilih atribut apa yang akan dihadirkan kepada khalayak, baik sebagai ide sentral ataupun aspek dari topik - merupakan peran agenda setting yang sangat kuat.

Opini Kabar Banten 20 November 2025

 Setelah Bung Karno Dikudeta Amerika

Sulaiman Djaya, Peminat Kajian Kebudayaan

 

Secara garis besar, skenario Kudeta Bung Karno itu adalah: Pertama, para jenderal pendukung Bung Karno (Ahmad Yani dkk) harus dihabisi. Kedua, kekuatan politik pendukung Bung Karno (PKI, Partindo, PNI dll) harus dihancurkan. Dan ketiga, pengikut dan pendukung Bung Karno harus dipisahkan, dicerai-beraikan, seperti penangkapan para menteri Kabinet Dwikora, termasuk Soebandrio, para anggota MPRS, DPR-GR, DPA dan Front Nasional.

Untuk memungkasi skenario tersebut, dibuatlah drama dan narasi bahwa yang berusaha mengkudeta Bung Karno dan membunuh para jenderal itu adalah PKI. Dengan demikian, Soeharto dkk akan dianggap sebagai hero atau pahlawan ketika menghajar PKI. Padahal pelaku kudeta tersebut adalah militer, –di mana para elit TNI AD yang loyal kepada Soeharto yang kemudian belakangan terungkap, setelah para peneliti sejarah dan para sejarawan meneliti lalu kemudian menuliskannya, entah kemudian dipublikasi dalam bentuk buku atau pun dalam bentuk jurnal dan publikasi lainnya.

Bersamaan dengan itu, kemudian, tersibak pula tragedi pembantaian massal terhadap 3.000.000 (menurut pengakuan Sarwo Edhi sebagai komandan eksekutor lapangan) mereka yang dituduh PKI dan simpatisan PKI, yang menurut pengakuan sejumlah kyai NU yang menyaksikan peristiwa eksekusi-eksekusi terhadap mereka yang dituduh PKI dan simpatisan PKI di masa-masa itu, ternyata tidak semuanya simpatisan PKI. 

Skenario untuk meng-kudeta Bung Karno itu disusun Amerika selama bertahun-tahun, sejak Bung Karno berkuasa, sembari terus menunggu perkembangan dan moment yang tepat untuk dijalankan. Amerika bisa terus belajar dari kegagalan pemberontakan terhadap Bung Karno, seperti oleh PRRI-Permesta di Sumatera. Terus menggali informasi dan memantau perkembangan politik dan konflik kekuasaan di dalam negeri Indonesia. Amerika sadar, menggulingkan Bung Karno dengan metode separatisme tidak berguna, dan terbukti tidak berhasil di lapangan.

Bagi Amerika, Bung Karno, Ahmad Yani, dan Soebandrio adalah tritunggal. Intelijen CIA pun rajin memberikan laporan kepada Washington. Amerika menilai Bung Karno yang kerapkali menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, tidak mengijinkan eksploitasi kekayaan sumber daya alam (SDA) Papua, dan sejumlah kebijakan lainnya yang menutup pintu kepentingan ekonomi Amerika, dinilai akan merugikan Amerika secara ekonomi, dan secara politik-ideologi akan merugikan Amerika pula karena dibawah pimpinan Bung Karno, Indonesia akan menjadi Negara sosialis terbesar di Asia Tenggara, dan karenanya akan mempengaruhi kawasan Asia Tenggara, dan akan menjadi penghalang pengaruh ideologi kapitalisme Amerika.

Sangat jelas, di masa-masa itu, untuk menghentikan pengaruh sosialisme di Asia Tenggara, bagi Amerika, adalah dengan melengserkan Bung Karno dari tampuk kekuasaan Indonesia sebagai jantungnya Asia Tenggara. Itulah satu-satunya pilihan politik luar negeri Amerika di masa itu untuk ‘menanggulangi’ dan ‘mengendalikan’ Indonesia agar bisa berada di bawah pengaruh Amerika yang kapitalis, dan bukan berada di bawah pengaruh Uni Soviet atau pun Tiongkok yang sosialis.

Dalam kadar demikian, kita harus membaca Indonesia sebagai korban geopolitik –lepas dari cengkeraman Belanda lalu jatuh ke jebakan Amerika yang tak kalah mengerikan dalam hal menguras dan merampok kekayaan Indonesia, apa yang Bung Karno menyebutnya sebagai ancaman neo-kolonialisme. Bangsa yang masih tertatih setelah lepas dari ancaman dan cengkeraman Belanda kemudian jadi mangsa predator yang lebih kuat, yaitu Amerika.

Kudeta itu berlanjut menjadi tragedi, ketika TNI AD memanfaatkan benih-benih konflik horizontal di masyarakat akar rumput demi kepentingan politis rezim dan kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai rezim orde baru, selain TNI AD sendiri yang langsung membantai mereka yang dianggap anggota dan simpatisan PKI, semisal di Purwodadi yang dikenal sebagai salah-satu basis PKI. Pemberantasan (baca: pembantaian) mereka yang dianggap menganut ideologi (paham) sosialisme dan anggota partai komunis itu sendiri sejalan dengan misi dan visi politik luar negeri Amerika yang menganut ideologi kapitalisme, di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, yang mana Indonesia merupakan Negara terbesar di kawasan ini.

Satu-satunya presiden Indonesia yang peka dan memahami secara mendalam luka tragedi yang mengerikan ini adalah Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid), budayawan-agamawan yang memang humanis dan berwawasan luas tajam dan mendalam. Sementara presiden Prabowo Subianto justru malah anti-tesis atau lawan dari visi Gus Dur tersebut. Prabowo Subianto malah terlihat jelas ingin memalsukan sejarah Indonesia itu sendiri –mengingkari luka yang mestinya disembuhkan, yang justru dilakukannya malah menambahkan luka tersebut.

Pengabaian Negara atas Tragedi 1965 menunjukkan bahwa bangsa ini sesungguhnya bangsa pengecut, dan menyingkap watak sejati Negara dan para elite-nya yang menganggap tidak ada dan tidak berharganya hidup dan nyawa rakyat, yang justru merupakan inti utama adanya Negara.

Meski demikian, kepengecutan tersebut tidak boleh diwariskan kepada generasi selanjutnya, bahkan generasi saat ini, dan karena itu satu-satunya hal yang paling rasional dan paling mewakili kesejatian kita sebagai generasi muda penentu masa depan bangsa ini adalah melawan dan menolak impunitas –menolak penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Sarwo Edhi. Sebab penganugerahan tersebut sama atinya dengan membenarkan pembantaian terhadap rakyat dan warga Negara. 

Bagaimana pun kita harus mengakui dengan lapang dada bahwa ‘pembantaian massal’ secara sistematis sepanjang rentang waku 1965-1966 itu memang terjadi, terlebih sudah banyak pula yang meneliti dan menuliskannya, semisal Jess Melvin lewat bukunya yang berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (Routledge, 2018), yang memaparkan peristiwa itu dilakukan dan dirorganisir oleh TNI AD atas instruksi dari atas (Soeharto).

Lewat bukunya itu, Jess  Melvin menunjukkan hasil riset dan penelitiannya, bahwa sesungguhnya Komando Tinggi Angkatan Darat, yang diambilalih oleh sosok anti-komunis, yaitu Jenderal Soeharto, adalah pihak yang memprakarsai dan memimpin pembantaian massal, penangkapan, pembersihan, dan penyiksaan sepanjang tahun 1965-1966 terhadap mereka yang dianggap PKI atau simpatisan PKI, dan ada juga dari kalangan minoritas Tionghoa yang menjadi korban operasi sistematis tersebut.

Untuk menguatkan kesimpulannya itu, Jess Melvin menunjukkan dokumen-dokumen internal, baik dari tingkat nasional (seperti telegram dari markas Angkatan Darat di Jakarta) dan tingkat lokal (materi dari militer dan pemerintahan sipil) yang mengungkapkan kehati-hatian dan kesengajaan pembantaian massal yang direncanakan dan diorganisir secara sistematis  sepanjang kurun waktu dari 1965 hingga 1966 itu. Dan diantara bukti yang paling kuat dan  paling jelas adalah dokumen-dokumen yang mengindikasikan terdapat perintah-perintah untuk memberantas (membantai) mereka yang dianggap anggota dan simpatisan PKI yang diinstruksikan oleh Soeharto sendiri.

Di buku yang ditulisnya itu, Jess Melvin menerangkan bahwa pembantaian massal itu berlangsung melalui empat tahapan yang terorganisir, yaitu: pertama fase inisiasi, kedua fase kekerasan publik, ketiga fase pembunuhan massal sistematis, dan keempat fase konsolidasi akhir, yang juga termasuk pembersihan-pembersihan. Tentang prestasi penelitian kesejarahan Jess Melvin itu; Martijn Eickhoff, Gerry van Klinken, dan Geoffrey Robinson mengemukakan: “Dalam tulisan (buku) tersebut, Melvin menyatakan bahwa pembunuhan yang terjadi di daerah hanya dapat dipahami sebagai bagian dari kampanye terpusat dan nasional. Pernyataan tersebut didasarkan pada sejumlah arsip genosida di Indonesia yang ditemukannya saat menyusun disertasi.” (1965 Pada Masa Kini: Hidup Dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal, Sanata Dharma University Press 2019, h. 8).

Dari salah-satu pihak keluarga korban peristiwa masa-masa kelam yang mengerikan itu, usaha Cyntha Wirantaprawira yang mendokumentasikan tulisan-tulisan yang merekamnya, dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga Persahabatan Jerman Indonesia Heidelberg RF Jerman pada tahun 2005, patut kita baca setiap lembar-lembarnya, contohnya di halaman 50:

“Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa G30S/1965 merupakan tragedi terbesar dan paling berdarah dalam kehidupan bangsa kita yang akibat-akibatnya masih mempengaruhi perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita sampai saat ini. Sejak September '65 itu, hingga sekitar tahun 1970 terus terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM berat, berupa penculikan, penahanan tanpa proses hukum, pemerkosaan, pembunuhan dan bahkan pembantaian atas kelompok masyarakat Indonesia dari golongan komunis, mereka yang dituduh komunis maupun kelompok nasionalis para pendukung Bung Karno.

Seorang pemimpin penumpasan kaum komunis pada masa itu, yakni Letnan Jenderal TNI SARWO EDHI menjelang akhir hayatnya dengan rasa penuh penyesalan memberikan pengakuan bahwa pembantaian tersebut dilakukan terhadap tidak kurang 3 (tiga) juta orang dan ternyata sejarah kemanusiaan mencatat bahwa hal itu adalah jumlah korban pembunuhan yang terburuk di dunia yang dilakukan di luar perang. Karena hal itu dilakukan secara sistematik oleh penguasa dengan memanfaatkan konflik horisontal yang telah ada di masyarakat, maka jumlah

korban pun meluas bukan hanya dari kalangan komunis, tetapi juga anggota masyarakat awam yang buta politik, kemudian menjadi korban dari konflik-konflik perorangan yang memanfaatkan situasi. Bersamaan dengan itu pula sekitar 1.900.000 orang ditahan dan digiring untuk menghuni penjara-penjara dan tempat tahanan militer di berbagai tempat di seluruh Indonesia.” Semoga bangsa ini mau bersikap dan bertindak ksatria.

Sumber: Harian Cetak Kabar Banten 20 November 2025 Halaman 6 

Indonesia Diobok-obok oleh Willem Oltmans (1999)

“Prabowo dan CIA telah mengkhianati Presiden Habibie dan Jenderal Wiranto, dengan memberi gambaran seolah-olah mereka sibuk memberantas kekerasan dan pembunuhan”

TIMOR TIMUR

Ketika catatan-catatan perjalanan ke Indonesia pada bulan Mei dan Juni 1999 ini dicetak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama dengan Indonesia, menyelenggarakan suatu referendum di bekas jajahan Portugis di Timor-Timur. Dengan munculnya jumlah pemilih secara maksimal, hampir delapan puluh persen pemilih memilih untuk kemerdekaan Timor Timur. Hampir serentak terjadi pertumpahan darah, yang dilakukan oleh kelompok anti-kemerdekaan, yang disebut milisi.

Dunia luar tergoncang menyaksikan peristiwa itu. Bagaimana bisa Presiden Habibie dan Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata, tidak mampu menghentikan dengan segera pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Dili dan sekitarnya? Dari seluruh dunia datang protes kekesalan. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan malah menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, seolah-olah dia membuka pintu bagi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab di Jakarta, menuju Pengadilan Internasional di Den Haag. Bayangan-bayangan dari Belgrado dan Kosovo, dari Milosevic, Mladic atau Arkan timbul dalam kenang-kenangan bersama kejadian itu.

Seperti biasa, kali ini pun kita perlu sejenak kembali ke sejarah Indonesia akhir-akhir ini. Dengan diturunkannya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1988, terjadi perkelahian bayangan antara dua jenderal. Di satu pihak Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan, Jenderal Wiranto (52), mantan ajudan Soeharto. Di lain pihak Letnan Jenderal Prabowo Subianto (47), komandan pasukan elit strategis cadangan (Kostrad) yang terdiri dari 17.000 orang. Prabowo adalah menantu Soeharto, yang menikah dengan putrinya, Siti Hediyati. Wiranto menyetujui pengangkatan Habibie sebagai presiden, dan bisa dikatakan, begitu pula kekuatan-kekuatan di Washington, Gedung Putih, State Department dan Pentagon, yang mendukung perubahan menuju demokrasi di Indonesia. Pada tahun 1965, Soeharto sebagai mantan komandan Kostrad melalui insubordinasi/ketidaktaatan dan pengkhianatan dan bantuan CIA mencapai kekuasaan puncak. Menantunya, berpikir-pikir untuk mengikuti tindakan itu, tetapi kemudian dilumpuhkan. Wiranto mengirimnya ke Bandung, memimpin Sekolah Staf Komando, suatu jabatan tetap bagi para jenderal pemarah, yang perlu disalurkan ke jalur samping. Akhirnya keluarganya menghindar ke Yordania. Amman adalah sarang lebah yang terkenal untuk CIA.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa sebagian penting dari korps-perwira Indonesia secara tersembunyi memihak si pemberani Prabowo ini. Kepentingan-kepentingan ekonomi di Timor Timur dalam lingkungan militer, sejak tahun 1975 telah bertambah dengan cukup besar, misalnya dengan dikembangkan secara bersama sumber-sumber energi di daerah itu dalam bentuk joint venture dengan perusahaan-perusahaan Australia. Jadi sebagian dari tentara jelas-jelas tidak setuju dengan referendum dan membiarkan tekanan dari luar negeri.

Kolonel-kolonel yang membangkang merupakan gejala yang lama dalam sejarah Indonesia. Sebelumnya sudah cukup banyak pemberontakan terjadi di Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Jenderal Nasution pun sudah acap kali ingin mencoba mengadakan perebutan kekuasaan terhadap Soekarno. Begitu pula pernah meriam-meriam diarahkan ke istana. Bung Karno keluar, berbicara dengan tentara itu dan semuanya pulang ke rumah. Tetapi sejak coup pada tahun 1965, saat mana Soeharto didorong ke depan oleh CIA, permainan berubah. Saat itu Soeharto juga memiliki seorang yang mirip tipe Prabowo, yakni Jenderal Sarwo Edhie, yang sebelumnya telah dibicarakan, yang dengan orang-orangnya telah membunuh sedikitnya 500.000 orang. Sebagai komandan Kostrad dan mengetahui rahasia CIA, hal ini dianggap normal. Dengan datangnya milisi di Timor Timur Prabowo (seperti yang dicoba dilakukan Soeharto sebelum dia) bangkitnya dari kuburannya di Amman, Yordania dan bersama perwira-perwira Indonesia yang bersimpati dengannya untuk mengadakan pertumpahan darah lagi, kali ini di Dili dan sekitarnya.

Gerrit de Boer, pada tanggal 11 September 1999 melaporkan secara teratur dari Jakarta kepada de Volkskrant, bahwa Jenderal Wiranto menyuruh para tentara yang masih setia padanya dari pasukan strategisnya di Kostrad berangkat ke Dili untuk mengembalikan keamanan. Yang sebenarnya terjadi adalah kelanjutan konflik Wiranto - Prabowo yang terjadi setahun sebelumnya. Sementara Wiranto tiap hari mengadakan hubungan telepon dengan kepala staf Tentara Amerika, Jenderal Henry Shelton, untuk menjelaskan bahwa dia berkewajiban untuk mencegah agar para militer Indonesia tidak saling tembak, Prabowo menelepon dari Amman ke markas besar CIA dan sobat-sobatnya di Kostrad untuk mempermalukan musuh bebuyutannya Wiranto dan dengan demikian juga Presiden Habibie. Ini berhasil dengan baik, sebab Kofi Annan telah menjanjikan kepadanya nasib - Milosevic lengkap dengan penginapan di Scheveningen. Sebenarnya Soeharto dan Prabowo harus dikirim ke pengadilan Den Haag. Apa lagi majikan-majikan CIA-nya.

Lewat milisi yang mempunyai nama buruk itu, Prabowo dan CIA telah mengkhianati Presiden Habibie dan Jenderal Wiranto, dengan memberi gambaran seolah-olah mereka sibuk memberantas kekerasan dan pembunuhan, sementara sebenarnya tentara Kostrad dari komandan-komandan sebelum Soeharto dan Prabowo yang melakukan kekerasan dan pembunuhan di Timor. Seperti halnya CIA di Kosovo yang membentuk tentara bayaran, yakni UCK, untuk mempermalukan Milosevic dan menjadikan Belgrado kambing hitam dalam pembersihan etnik, maka di Timor karya CIA ini terulang lagi dengan memperkeruh pertentangan-pertentangan yang ada dalam tubuh angkatan bersenjata Indonesia. Wiranto rupanya telah mensalahdugakan kewibawaannya pada beberapa kesatuan Kostrad dan menghadapi teka-teki, yang dapat dengan kesabaran Jawanya berhasil diselesaikan untuk mencegah agar tentara Indonesia tidak saling tembak. Kali ini rupanya berhasil. Karena itu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas bersungguh-sungguh, ketika lewat CNN ia mengatakan bahwa tembak-menembak di Timor lebih rumit daripada yang dibayangkan dunia luar.

Keadaan perang yang telah ada sejak didirikannya CIA pada tahun 1948, antara organisasi rahasia ini, yang secara langsung juga budgehair berada di bawah Presiden dan Gedung Putih dan di bawah pengawasan demokratis dinas-dinas intel militer yang dioperasikan Pentagon di Amerika Serikat, memperlihatkan diri kembali dari segala penjuru selama affair Timor Timur. Pertumpahan darah yang disebabkan Soeharto segera setelah coup CIA melawan Presiden Sukarno yang sah, tidak akan pernah berhasil tanpa pelatihan Amerika kepada para perwira dan kelompok-kelompok elit sebelumnya -- belum lagi persenjataannya. Yang sama terjadi di Timor Timur, sudah sejak tahun 1991 Soeharto menyuruh membunuh beribu-ribu orang di Timor Timur, pemandangan mana pada tahun 1999 diulang lagi yang katanya dilakukan oleh milisi.

Pada tahun 1992 Kongres Amerika menghentikan latihan-latihan militer taktis dengan angkatan bersenjata Indonesia, setelah terjadinya pertumpahan darah di Dili. Tetapi ingatan manusia itu pendek. Tidak lama setelah itu kontak antara Pentagon dan Jakarta pulih kembali dan sejak itu, demikian laporan Dana Priest dan Bradley Grahan di koran Washington Post, pada tanggal 15 September 1999, telah diadakan 41 latihan militer bersama antara pasukan-pasukan elit Amerika dan Indonesia. Pasukan khusus Indonesia, Kopassus, dilatih untuk internal defense, di mana tentara Amerika mengajar bagaimana menjadi pembidik ulung dan cara menembak yang jitu, bagaimana melakukan perkelahian satu lawan satu, bagaimana cara menangani mortir dalam perang gerilya, cara menculik orang yang dicurigai melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak, dan cara menyiksa orang untuk memperoleh informasi. Washington

Post menulis secara khusus bahwa kesatuan-kesatuan elit Kopassus pada tanggal 1 Mei 1998 mulai mengacau lagi di Timor Timur. Garis pemisah amat sukar ditentukan antara campur tangan Pentagon di Indonesia dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan CIA. Yang jelas bisa ditetapkan bahwa Jenderal Shelton, pada tanggal 9 September 1999 menyampaikan pesan yang amat pedas per telepon kepada rekannya Wiranto, agar kekacauan yang terjadi di Timor Timur segara harus dihentikan. Dua hari kemudian Presiden B.J. Habibie mengumumkan suatu UN-Peacekeeping Force (Pasukan Perdamaian PBB) boleh berangkat ke Dili. Di Den Haag Menteri Jozias van Aartsen berfantasi bahwa Duta Besar Peter van Walsum, yang pada bulan September 1999 menjabat Ketua Dewan Keamanan di New York, yang menyebabkan terlaksananya jalan keluar ini.

Jadi, sementara Washington dan Bill Clinton berteriak-teriak merekalah perintis pejuang paling utama di dunia yang membela hak asasi orang miskin, orang teraniaya dan yang diburu, justru orang-orang Amerika yang sama itulah yang mendidik perwira-perwira Indonesia dan kelompok-kelompok elit menjadi teroris dan pembunuh massal yang licik. Dan selanjutnya, bila tuan-tuan ini dengan sopan dan taat melantunkan kata-kata yang telah mereka pelajari dari orang-orang Amerika, kemudian berteriak-teriak mengenai penjahat-penjahat perang Indonesia sebenarnya justru merekalah yang harus mendapat one-way ticket untuk dikirim ke Mahkamah Pengadilan Internasional di Den Haag. Mengapa tak ada seorang pun yang mempunyai gagasan cemerlang untuk mengadukan mereka yang telah bertahun-tahun menyebarkan terorisme dari Washington ke daerah-daerah yang damai dan tidak bersalah seperti Indonesia, dan menjebloskan mereka untuk selamanya di penjara security tinggi di Scheveningen.

Kompleksitas Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, negara dalam pembangunan, di mana kekuatan-kekuatan intern masih kacau, di mana dinas-dinas intel yang berniat buruk dari negara-negara asing mencoba mengambil keuntungan, secara permanen ditaksir oleh dunia maju. William Blake melihat kekacauan suatu dunia dalam sebutir pasir. Leibniz menemukan suatu dunia yang penuh sesak dalam setetes air. Berapa lama lagi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyadari, atau akan memperhitungkan dengan sunguh-sungguh, bahwa Republik Indonesia dengan alasan yang sangat masuk akal masih sibuk menemukan identitas nasionalnya sendiri? Karenanya kekacauan tetap tidak dapat dihindarkan.

Perselisihan-perselisihan kami sendiri di Hoek dan Kabeljauw (1345-1492) terjadi 500 tahun lalu. Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1775; Revolusi Perancis tahun 1789; Revolusi Cina tahun 1911; Revoluasi Rusia tahun 1917; Revolusi Afro-Asia baru berlangsung setelah Perang Dunia Kedua. Seharusnya negara-negara kayamemberikan waktu kepada dunia ketiga untuk menyesuaikan diri dan menemukan jalannya sendiri; nyatanya negara-negara berkembang sejak mengumumkan kemerdekaan dan kemandiriannya hampir selalu dilanda intervensi teroris barat dari luar.

Rupanya negara-negara Barat melupakan sejarahnya sendiri, di mana misalnya perang Amerika antara Utara dan Selatan termasuk perang yang paling berdarah di sejarah. Orang berharap, dunia Afro-Asia dapat membenahi urusannya dari hari ke hari, sedangkan kami sendiri membutuhkan waktu yang berabad-abad untuk memberlakukan norma-norma dan nilai-nilai dalam bentuk pemerintahan yang dapat diterima oleh semua orang. Terutama Washington merasa memiliki hak dalam memaksakan kopi rumah tangga rakyat Amerika pada bagian-bagian dunia lain untuk dianut. Dan barang siapa tidak segera mendengarkan dan menuruti kemauan sang polisi dunia ini, pasti akan menerima tekanan dan ancaman dari Bank Dunia atau IMF (Internationale Monetaire Fonds), atau lebih parah lagi dijatuhi embargo perdagangan dan blokade seperti halnya yang dialami Kuba sejak tahun 1960.

Indonesia berada dalam persimpangan jalan yang menentukan, apakah negara akan kembali ke posisi negara satelit Washington, CIA dan Pentagon, atau akan berhasil melepaskan diri dari kekangan dan berkembang menjadi negara adi daya autentik diantara negara-negara non blok dalam blok Bandung, yang didirikan Sukarno pada tahun 1955. Pemerintah antara Soeharto (Suharto-interregnum) di mana penjahat-penjahat CIA menguasai tuan ini di Indonesia serta menyuruhnya mengikuti semua perintahnya dengan bantuan segudang cara untuk menekan dan mengancam dari Washington, Bank Dunia dan IMF, telah jatuh dengan diusirnya diktator yang fasis itu oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia pada tahun 1998.

Perdana Menteri Rusia Yevgeni Primakov pada tahun 1998 dalam suatu kunjungan resmi ke New Delhi mencetuskan gagasan strategic triangle: suatu aliansi antara Cina, India dan Rusia sebagai bandingan sang polisi modern dunia yaitu Amerika Serikat yang setiap saat seenaknya minta bantuan sesama anggota NAVO seperti Inggris dan Australia untuk campur tangan dimanapun di dunia ini. Gagasan Primakov ini kembali mengingatkan kita kepada inisiatif Bandungnya Bung Karno, disesuaikan pada realita-realitas baru, dimana USSR yang dahulu dan Cina yang baru yang telah mempunyai bentuk politik baru malah lebih sesuai dengan Indonesia pada masa 1945-1955.

Bahwa Washington sangat khawatir mengenai strategic triangle(segitiga strategis), di mana Indonesia di bawah Megawati dan Wiranto sebaiknya harus secepat mungkin bergabung, terbukti dari suatu artikel tulisan Tyler Marshall di Los Angeles Times tanggal 28 September 1999. Washington menyadari bahwa 2,5 milyar manusia di dunia ini, yang malah dilengkapi dengan persediaan persenjataan nuklir yang sangat besar, bisa merupakan suatu kekuatan dahsyat dimana CIA dan Pentagon tidak bisa lagi melawannya. Think-tank CIA, yakni Rand Corporation dari Kalifornia juga telah mengumumkan tindakan-tindakan Amerika Serikat dan NAVO terhadap Yugoslavia berada di luar pengetahuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Piagam PBB, justru mempercepat terbentuknya strategic tangle antara kekuatan-kekuatan maha besar yang sebenarnya di dunia ini. Menurut penilaian saya di sanalah di aliansi itu terletak masa depan Indonesia di bawah Megawati Soekarnoputri.

(29 September 1999).

Kudeta Bayangan M16 Ingris dan CIA Amerika di Indonesia

Pada musim gugur 1965, Norman Reddaway (George Frank Norman Reddaway) seorang yang terpelajar dengan karir yang bagus di Kantor Luar Negeri Inggris, mendapat brifing untuk suatu misi khusus. Duta Besar Inggris untuk Indonesia saat itu, Sir Andrew Gilchrist, baru saja mengunjungi London untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Luar Negeri, Joe Garner. Diskusi itu mengenai Operasi Rahasia (Covert Operations) untuk melemahkan Sukarno, Presiden Indonesia yang merepotkan dan berpikiran mandiri, ternyata tidak berjalan dengan baik. Lalu, Garner dibujuk untuk mengirim Reddaway, pakar propaganda FO, untuk Indonesia. Tugasnya untuk mengambil hati anti-Sukarno dalam "Operasi Propaganda" yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris dan Dinas Rahasia M16. Garner memberikan Reddaway £100.000 poundsterling tunai untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menyingkirkan Sukarno.

Kemudian Reddaway bergabung dengan sebuah tim yang terdiri dari kelompok campuran dari Kementerian Luar Negeri Inggris, M16, Departemen Luar Negeri dan CIA di Timur Jauh (Asia Timur), semua berjuang untuk menggulingkan Sukarno dalam difus dan cara-cara licik. Selama enam bulan ke depan, ia dan rekan-rekannya akan menjalankan misi menjauhkan dan meretakkan teman dan kerabat yang bersekutu di rezim Sukarno, merusak reputasinya dan membantu musuh-musuhnya di militer.

Pada bulan Maret 1966 basis kekuatan Sukarno mulai compang-camping dan ia dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Jenderal Suharto, sebagai panglima militer, yang sudah menjalankan kampanye dengan pembunuhan massal terhadap dugaan komunisme. Menurut Reddaway, penggulingan Sukarno adalah salah satu kudeta dan misi paling sukses yang dilakukan oleh Kantor Luar Negeri Inggris yang telah mereka rahasiakan sampai sekarang. Intervensi Inggris di Indonesia, disamping operasi CIA yang "gratis", menunjukkan seberapa jauh Kementerian Luar Negeri siap untuk melakukan operasi rahasianya dalam mencampuri urusan negara lain selama Perang Dingin.

Indonesia sangat penting baik secara ekonomi dan strategis. Pada tahun 1952, AS mencatat bahwa jika Indonesia jauh dari pengaruh Barat, maka negara tetangganya seperti Malaya mungkin akan mengikuti, dan mengakibatkan hilangnya sumber utama dunia karet alam, timah dan produsen minyak serta komoditas lainnya yang sangat strategis dan penting. Ketika terjadi penjajahan oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua di Indonesia, yang bagi orang Indonesia bahwa ini adalah sebuah periode lain yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial, telah direvitalisasi gerakan nasionalis yang setelah perang, menyatakan kemerdekaan dan berkuasanya Republik Indonesia.

Ahmad Sukarno menjadi presiden pertama Indonesia. Kekhawatiran Barat tentang rezim Sukarno tumbuh karena kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada puncaknya beranggotakan lebih dari 10 juta, ini adalah partai komunis terbesar di luar negara komunis (non-komunis) di dunia. Kekhawatiran dunia barat tidak dapat disembuhkan oleh kebijakan internal dan eksternal Sukarno, termasuk nasionalisasi aset Dunia Barat dan peran pemerintah untuk PKI. Pada era awal Sukarno di tahun 60-an, masa ini telah menjadi duri besar bagi Inggris dan Amerika. Mereka percaya ada bahaya nyata bahwa Indonesia akan jatuh ke komunis. Untuk menyeimbangkan kekuatan ketentaraan yang tumbuh, Sukarno menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan PKI.

Indikasi pertama dari ketertarikan Inggris dalam menghilangkan Sukarno muncul dalam sebuah memorandum CIA dari tahun 1962. Perdana Menteri Macmillan dan Presiden Kennedy setuju untuk melikuidasi Presiden Sukarno, tergantung pada situasi dan kesempatan yang tersedia. Permusuhan terhadap Sukarno diintensifkan oleh keberatan Indonesia atas keberadaan "Federasi Malaysia". Sukarno mengeluhkan proyek ini sebagai plot neo-kolonial yang menunjukkan bahwa Federasi adalah proyek Barat untuk mengekspansi tanah raja-raja Malon dengan cara mencomot wilayah pulau Kalimantan dan penerusan pengaruh Inggris di wilayah tersebut.

Tercatat dalam sejarah sebelum terjadi penjajahan di wilayah Asia Tenggara oleh Inggris, Belanda, Portugis dan negara imperialis lainnya, Nusantara jauh lebih besar. Kini terkotak-kotak dan terpisah sesuai dengan 'bagi-bagi kue' diantara negara imperialis tersebut.  Niat Sukarno ingin menyatukan kembali raja-raja yang dulunya bersatu padu kembali berjaya dalam Republik Indonesia Raya (Greater Indonesia) atau Melayu Raya. Pada tahun 1963 keberatan Sukarno mengkristal dalam kebijakan tentang "Konfrontasi Indonesia-Malon", yaitu sebuah kebijaksanaan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak Malon yang dianggap pro-imperialis, dan segera ditambah dengan intervensi militer tingkat rendah oleh Indonesia.

Sebuah perang perbatasan yang berlarut-larut dimulai sepanjang 700 mil di perbatasan antara Indonesia dan Malon di pulau Kalimantan dan pihak Malon sempat kewalahan, lalu pihak mereka akhirnya dibantu oleh Inggris dan juga dibantu Australia. Sukarno tak rela, saudara-saudara mereka (suku Dayak dan suku lainnya di Kalimantan) yang tinggal di satu pulau, ternyata dibagi menjadi dua bagian, mereka sejatinya adalah satu, satu saudara, dan tak boleh dipisahkan. Dan sebenarnya memang begitulah yang terbaik bagi mereka untuk menjadi satu, namun karena ada campur tangan Inggris di sana pada saat menjajah, maka pulau yang terdiri dari para raja-raja Kalimantan tersebut justru dibagi menjadi dua bagian.

Kalimantan dibagi-bagi, dan pembagian daerah jajahan ini dilakukan oleh negara imperialis setelah menguasai Kalimantan. Dua bagian itu adalah utara dan selatan, yang bagian utara menjadi Kalimantan Utara (bekas jajahan Inggris dan menjadi negara caplokan boneka Malon, karena di dukung Inggris) dan wilayah Kalimantan Selatan (bekas jajahan Belanda dan tetap menjadi Indonesia). Jadi secara otomatis mental para raja-raja Malon adalah memang bukan pejuang dan merupakan kaki-tangan Imperialis Inggris sejak dulu hingga kini. Menurut sumber-sumber Kementerian Luar Negeri Inggris, keputusan untuk menyingkirkan Sukarno telah diambil oleh pemerintah Konservatif Macmillan dan dilakukan selama pemerintahan partai buruh oleh Wilson pada tahun 1964.

Kementerian Luar Negeri Inggris telah bekerja sama dengan rekan-rekan Amerika mereka pada sebuah rencana untuk menggulingkan Sukarno yang masih bergolak.

Maka dibuatlah sebuah operasi rahasia dan strategi perang psikologis yang menghasut, berbasis di Phoenix Park, Singapura, markas Inggris di kawasan itu. Tim intelijen M16 Inggris melakukan hubungan dekat secara terus-menerus dengan elemen kunci dalam ketentaraan Indonesia melalui Kedutaan Besar Inggris. Salah satunya adalah Ali Murtopo, kemudian kepala intelijen Jenderal Suharto, dan petugas M16 juga secara terus-menerus melakukan perjalanan bolak-balik antara Singapura dan Jakarta.

Informasi Departemen Riset Kantor Luar Negeri Inggris (The Foreign Office’s Information Research Department atau IRD) juga bekerja dari Phoenix Park, Singapura guna memperkuat kerja intelijen M16 dan ahli perang psikologis militer. IRD didirikan oleh pemerintah Partai Buruh di Inggris pada tahun 1948 untuk melakukan perang propaganda anti-komunis melawan Soviet. Tetapi dengan cepat justru IRD menjadi andalan dalam berbagai operasi gerakan anti-kemerdekaan dalam usaha penurunan kolonial dan imperialisme oleh Kerajaan Inggris (British Empire) oleh negara-negara yang sedang dijajah, termasuk di utara pulau Kalimantan yang masih dipertahankan oleh Inggris melalui Malaysia, hingga kini.

Pada tahun 60-an, IRD memiliki staf di London sekitar 400 orang dan staf informasi yang berada di seluruh dunia guna mempengaruhi liputan media yang menguntungkan pihak Inggris. Menurut Roland Challis, koresponden BBC pada saat di Singapura, wartawan terbuka bagi manipulasi IRD, karena ironisnya kebijakan Sukarno sendiri. Dengan cara yang aneh dan tetap menjaga keberadaan media dari luar negeri di Indonesia, Sukarno justru membuat mereka manjadi korban dari media resmi luar negeri tersebut karena hampir satu-satunya informasi penyadapan dan mata-mata yang bisa didapatkan adalah dari Duta Besar Inggris di Jakarta. 

Kesempatan untuk mengisolasi Sukarno dan PKI datang pada bulan Oktober 1965 ketika dugaan percobaan kudeta oleh PKI adalah 'dalih dari tentara' untuk menggulingkan Sukarno dan membasmi PKI. Siapa sebenarnya yang menghasut kudeta, dan untuk tujuan apa, tetap menjadi spekulasi. Namun, dalam beberapa hari kudeta itu telah dilakukan lalu terjadi kehancuran, dan pihak tentara dengan tegas telah mengendalikan situasi. Kemudian Suharto menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI berada di balik kudeta, dan mulai menekan mereka.

Setelah kudeta yang dirancang oleh Inggris dengan memanfaatkan situasi telah berhasil, pada tanggal 5 Oktober 1966, Alec Adams, penasihat politik untuk Commander-in-Chief, Wilayah Timur Jauh, menyarankan Departemen Luar Negeri: "Kita harus tak ragu-ragu untuk melakukan apa yang kami bisa lakukan secara diam-diam untuk menghitamkan PKI di mata tentara dan orang-orang Indonesia." Kementerian Luar Negeri Inggris setuju dan menyarankan tema propaganda yang cocok seperti kekejaman PKI dan intervensi Cina.

Salah satu tujuan utama yang dikejar oleh IRD adalah membuat opini tentang ancaman yang ditimbulkan oleh PKI dan komunis Cina. Laporan surat kabar Inggris terus menekankan bahaya yang akan dilakukan PKI.  Tapi keterlibatan Sukarno dengan PKI pada bulan-bulan setelah kudeta berdarah justru yang akhirnya menjadi kartu truf untuk Inggris.

Menurut Reddaway, "Pemimpin komunis, Aidit, melarikan diri alias buron dan Sukarno menjadi politikus, pergi ke depan istana dan mengatakan bahwa pemimpin komunis Aidit harus diburu dan diadili. Dari pintu samping istana, Sukarno selalu berurusan dengan Aidit setiap hari oleh seorang kurir."  Informasi ini diungkapkan oleh intelijen sinyal GCHQ Inggris (the signal intelligence of Britain’s, GCHO). Orang-orang Indonesia tidak memiliki teknologi tentang rahasia mata-mata stasiun radio dengan bermuka dua dipantau dan didengar oleh GCHQ, sedangkan Inggris memiliki basis penyadapan utama di Hong Kong untuk menyiarkan peristiwa di Indonesia.

Mendiskreditkan Sukarno adalah penting bagi Inggris. Sukarno tetap menjadi pemimpin yang dihormati dan populer selama Suharto yang tidak bisa bergerak secara terbuka, sampai kondisi benar-bener memungkinkan untuk melakukan kudeta. Rentetan konstan dengan cakupan internasional yang buruk dan posisi politik jungkir balik Sukarno, secara fatal telah merusak dirinya. 

Pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno dipaksa untuk menandatangani surat atas pengambil-alih kekuasaan kepada Jenderal Suharto yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966. Sekarang, hal ini dianggap terkait erat dengan usaha kudeta dan masalah PKI, Sukarno telah didiskreditkan ke titik dimana tentara merasa mampu bertindak. PKI telah dieliminasi sebagai kekuatan yang signifikan dan kediktatoran militer pro-Barat yang mapan. Hal itu dilakukan tidak lama sebelum Suharto dengan diam-diam mengakhiri kebijakan yang akhirnya tidak aktif dalam Konfrontasi Indonesia dengan Malon yang mengakibatkan peningkatan sangat cepat dalam hubungan Anglo-Indonesia yang terus menghangat hingga hari ini.  

Disadur dari Britain’s Secret Propaganda War 1948-77 by Paul Lashmar and James Oliver.

Mengobrol Sambil Sarapan Dengan Bung Karno

Oleh Willem Oltmans

Pada paruh kedua abad ke-20 virus anti komunis menyebar dari Washington ke semua benua di planet ini. Obsesi Amerika menentang Marxisme-Leninisme disebarkan dengan cara apa saja yang dapat dipakai, sering dengan tindakan jahat yang dilakukan secara rahasia oleh pasukan misterius anggota Tim Rahasia yang menggunakan teror sebagai senjata internasionalnya, CIA, dan unit intelijen lainnya dalam struktur kekuasaan Amerika Serikat. Para pemimpin negara Asia Afrika yang non-blok sama sekali tidak beranggapan demikian dan oleh sebab itu, mereka dipandang sebagai lawan bagi Pax Americana. Mereka disingkirkan satu per satu. Kwame Nkrumah dari Ghana dijatuhkan ketika ia berada di Cina. Norodom Sihanouk digulingkan saat ia berada di Moskow. Presiden Vietnam Selatan Ngo Dinh Diem dan saudaranya ditembak mati seperti anjing. Diem mula-mula diambil dari sebuah lembaga keagamaan di dekat Philadelphia untuk berfungsi sebagai ‘Gauleiter’ untuk Washington di Saigon.

Tetapi setelah pemerintahan JFK menganggap ia sudah tidak lagi bermanfaat, ia didepak begitu saja. Jenderal-jenderal pengkhianat di Vietnam Selatan silih berganti dimanfaatkan oleh Tim Rahasia, tetapi mereka itu diperkenankan menghabiskan masa hidupnya di AS setelah setiap perbuatan makar (coup) baru terjadi di Saigon. Ketika Bung Karno digulingkan pada tahun 1965 oleh perwira Indonesia yang berkhianat, Adam Malik mengubah haluan dari yang semula menjadi teman Bung Karno, kemudian memihak Soeharto, mulai melobi orang-orang di sekitarnya untuk memohon presiden ini pergi meninggalkan Indonesia demi kebaikannya sendiri, dan tinggal di luar negeri, seperti yang dilakukan Kaisar Bao Dai. Kaisar ini meninggalkan Vietnam dan menjauhkan diri tinggal di sebuah vila di Riviera Prancis. Soekarno menolak, tanpa menyadari niat sebenarnya dari para jenderal pembelot di sekitar Soeharto, yang berniat membiarkan Bung Karno mati merana seperti bunga yang tak diberi air. Bung Karno telah diberitahu mengenai ancaman ini tetapi ia tidak pernah mau percaya bahwa mereka akan melakukannya.

Di bulan Oktober 1966, setahun setelah pergolakan yang direkayasa CIA di Jakarta, hampir setiap hari saya duduk bersama Presiden Soekarno, dan sarapan di teras belakang Istana Merdeka. Kadang-kadang kami melanjutkan obrolan kami pada akhir pekan di daerah pegunungan di Bogor, tempat ia tinggal bersama Ibu Hartini Soekarno di sebuah bungalo kecil di lahan istana presiden yang dibangun di zaman penjajahan sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Belanda, menghindar dari udara panas Jakarta. Kami selalu bercakap-cakap dalam bahasa Belanda, bahasa yang dikuasai dengan sangat baik oleh Bung Karno, berbeda dengan Soeharto yang tidak menguasai bahasa asing, karena pendidikannya yang rendah atau sama sekali tidak ada.           

Tanggal 6 Oktober 1966, Presiden Soekarno mengejutkan saya dengan bertanya, ‘Mengapa Dubes Marshall Green tidak kembali dari Washington?’ Tampaknya, Green pergi untuk memberi penjelasan singkat kepada Tim Rahasia yang tidak sabar itu, menjelaskan mengapa pada tahun 1966 itu Soekarno masih menjadi kepala negara, karena secara de-facto kekuasaan sudah di tangan Soeharto sejak tahun 1965. Green rupanya telah memberitahu atasannya bahwa junta itu sangat takut dan tidak berani menyentuh Bung Karno, khawatir akan terjadi pemberontakan secara nasional. Soekarno juga tersadar bahwa Green pernah menjabat sebagai Dubes Korea Selatan ketika Presiden Syngman Rhee digantikan oleh Jenderal Park Chung Hee. LBJ mencatat dalam buku kenangannya (memoirs), percobaan pembunuhan terhadap Park setelah itu, yang dapat dicegah oleh sebuah mukjizat. Seperti biasa, mantan Presiden Johnson juga tidak merinci siapa yang bertanggung jawab dalam kup di Seoul. Omong kosong yang ditulis LBJ dalam ‘The Vantage Point’ (Popular Library, New York, 1971) mengenai fitnah terhadap Soekarno yang condong ke PKI atau Cina, tidak ada kaitannya dengan pikiran Bung Karno atau kedudukannya sebagai pemimpin Indonesia. Tulisannya hanya mencerminkan angan-angan yang ada di lingkungan Tim Rahasia, yang memberitahu presiden mereka sehubungan dengan obsesi mereka sendiri yang anti Marxisme. Presiden Johnson dengan datar mengatakan bahwa peristiwa 30 September 1965 adalah kup komunis dan ‘Amerika Serikat tidak ada peranannya di dalam kup-tandingannya (oleh Soeharto)’.

Ketika rakyat Indonesia menanyakan saya pada tahun 2001, mana bukti yang mengatakan bahwa yang terjadi di tahun 1965 itu adalah campur tangan CIA di negeri kami, misalnya dengan mempertimbangkan bagian dari buku yang ditulis orang yang pada tahun 1965 menjadi Presiden Amerika Serikat, saya jawab sebagai berikut. Pada tahun 1967 LBJ menolak dicalonkan kembali untuk masa jabatan yang kedua di Gedung Putih. Mengapa ia menolak? Di tahun 1964, armada perang AS diduga telah diserang oleh Vietnam Utara di Teluk Tonkin. LBJ percaya akan apa yang dikatakan orang kepadanya, namun beberapa tahun kemudian ia mengetahui, bahwa perang di laut itu direkayasa CIA agar presiden akhirnya memerintahkan pemboman atas Hanoi dan Haiphong, tindakan yang ditahannya karena khawatir mencelakai banyak rakyat biasa. Tim Rahasia menciptakan peristiwa Teluk Tonkin untuk membuat LBJ marah dan memutuskan untuk bertindak seperti yang dikehendaki Tim Rahasia tersebut. Ketika LBJ pada akhirnya mengetahui bahwa saat itu ia, dan berkali-kali sesudahnya, telah dengan sengaja dikelabui dinas rahasia ini, ia membuat pernyataan di televisi yang terkenal, mengenai alasannya menolak menjadi presiden untuk kedua kalinya. ‘Saya tidak dapat mengendalikan kelompok Mafia terkutuk (CIA) ini.’ Akhirnya, Johnson menyadari sepenuhnya bahwa memang ada ‘pemerintah di dalam pemerintah’ dan yang ini tidak dapat dikendalikannya.

Pada tanggal 6 Oktober 1966, saya teringat akan pertemuan saya dengan Green di tahun 1958 di Departemen Luar Negeri di Washington. Saya memutuskan akan menemuinya sekembalinya ia ke Jakarta. Saya menemuinya pada tanggal 20 Oktober di kantornya di kedutaan. Ia kelihatan agak bingung ketika mendengar ceritera saya mengenai berita yang saya peroleh dari berbagai sumber yang berwenang, bahwa ia dipandang sebagai ancaman bagi negara dan dicurigai telah sangat terlibat dalam usaha Soeharto merebut kekuasaan. Hal ini membuatnya marah. Ia mengatakan bahwa ia tidak menentang presiden. ‘Tetapi, ia tidak pernah memberiku kesempatan.’ ‘Apakah Anda terkejut setelah apa yang dilakukan Washington di sini selama tahun-tahun terakhir ini?’ saya balas bertanya. ‘Tuan Oltmans,’ demikian jawabnya, ‘pada hari yang sama saat saya menyerahkan surat kepercayaan saya sebagai Dubes AS, ia mengundang saya masuk dan berbicara dengan para mahasiswa, “ini agen imperialisme”.’ Saya hanya satu kali berkesempatan berbicara dengannya empat mata selama satu jam, yang berlangsung amat baik. Ia bahkan mengantar saya sampai ke mobil saya. Tetapi ketika saya kembali ke kedutaan ini, para perusuh melempari jendela gedung ini dengan batu.

Namun, setelah bertukar pandangan selama dua jam, bahkan Green mengakui, dan ini mengejutkan saya, bahwa ia membenarkan Bung Karno yang tidak mempercayai Amerika Serikat dan terutama cara kotor yang dipakai CIA. Pada akhir pertemuan kami, saya sarankan kepadanya agar ia sebaiknya membuka kembali hubungan dengan Presiden ini, karena dubes dari berbagai negara lain menemaninya sarapan di istana, sementara ketidakhadirannya tampak mencolok. Ia menjawab, bahwa ia akan datang apabila ada jaminan bahwa ia akan diterima dengan baik. Reaksinya ini menyebabkan saya menceriterakan ihwal percakapan saya dengan Dubes AS ini keesokan harinya kepada Bung Karno. Kesan saya adalah, bahwa presiden tidak berkeberatan Green datang sebagai tamu untuk makan pagi bersama. Saya sampaikan pesan ini ke sekretaris Green yang mengatakan, ‘Baik, bagus, tetapi siapa yang mengundang siapa?’

Dua hari kemudian saya mengunjungi Soekarno dan Ibu Hartini untuk bersantap malam di Bogor. Kami naik mobil Lincoln Continental dari bungalo ke istana untuk menonton film. Di dalam mobil, presiden tiba-tiba bertanya, ‘Apa yang dimaksud Green ketika ia mengatakan bahwa ia memahami ketidakpercayaan saya kepada CIA atas apa yang mereka lakukan di sini selama bertahun-tahun?’ ‘Ia mengakui begitu saja, bahwa Anda punya alasan untuk mencurigai CIA,’ jawab saya. ‘Apakah ia menjelaskan bagaimana mahasiswa yang membuat kerusuhan itu mendapat jaket penyamarannya?’ tanya Bung Karno. Pada umumnya orang menduga bahwa CIA telah memberi para mahasiswa yang berunjuk rasa menentang Soekarno, pakaian militer. Saya jelaskan bahwa Green mengelak menjawab pertanyaan ini. Bung Karno mengakhiri pembicaraan ini dengan: ‘Apakah ada manfaatnya bila saya mengundangnya sarapan? Green sudah bertindak subversif.’ Kami tidak lagi membincangkan masalah ini dan Green tidak muncul lagi. Tidak lama kemudian Green meninggalkan Indonesia dan jabatannya sebagai dubes.

Presiden Soekarno tahu bahwa saya membuat film dokumenter mengenai Orde Baru-nya Soeharto. Sangatlah penting untuk menambah nilai hasil akhir kerja saya bila saya dapat menampilkan jenderal ini di depan kamera saya. Tetapi, sekali lagi, saya tidak menyadari saat itu bahwa ia, atas alasan kepraktisan, telah menggantikan Bung Karno. Saya bicarakan masalah ini dengan presiden, karena semua usaha saya lewat Kolonel Sutikno, teman saya selama sepuluh tahun dan tangan kanan Soeharto, gagal. Lagi pula, jenderal tersebut juga belum pernah diwawancarai untuk film televisi bagi kamera asing sebelumnya. Oleh sebab itu, tantangannya di sini ialah untuk meraih yang ‘tak mungkin’. Saya hanya bisa melakukannya dengan bantuan presiden.

Pada suatu upacara di Istana Merdeka dalam rangka pelantikan Dubes Indonesia yang baru untuk Pakistan dengan sumpah jabatan terhadap Presiden Soekarno, tanpa diduga Bung Karno mendatangi Soeharto dengan berkata, ‘Mengapa Anda tidak mengizinkan Oltmans mewawancaraimu untuk siaran televisi?’ Soeharto tampaknya menganggap hal ini sebagai perintah presiden. Ia menerima perintah ini dan dengan salam militer ia berkata kepada saya dalam bahasa Indonesia, bahwa ia menunggu kedatangan saya keesokan harinya pukul 09:00 pagi bersama awak kamera saya di rumahnya, Jalan Cendana 8.

Sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika saya merekam film Soeharto pada tanggal 25 Oktober 1966, saya tidak sadar akan apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia sejak 1 Oktober 1965. Selama sepuluh tahun, saya hanya mengenal Soekarno sebagai orang yang berkuasa penuh. Saya tidak menyadari, bahwa perwira Angkatan Bersenjata yang menyalami saya secara militer ini, Soeharto, sebenarnya terlibat dalam permainan wayang kulit Jawa yang mengerikan untuk merebut kekuasaan dari kepala negara yang sah, panglima besarnya sendiri. Media Barat kebanyakan mengacuhkan peristiwa berdarah yang dilakukan Soeharto dan pengikutnya terhadap pendukung Soekarno dan kaum komunis. Dalam wawancara untuk film saya pagi itu, saya menyinggung mengenai rumor bahwa sejumlah lawannya telah hilang, tetapi saya sama sekali tidak tahu, bahwa pelanggaran besar Soeharto atas hak asasi manusia, terus berlangsung selama ini. Lagi pula, ia menjawab pertanyaan saya dengan bahasa Indonesia, dan Kolonel Sutikno, yang bertindak sebagai juru bahasa, juga tidak memberi saya gambaran yang jelas mengenai apa yang sebenarnya dikatakan jenderal yang menjadi atasannya itu.

‘Kami kurang waspada dalam masalah politik,’ demikian antara lain kata Soeharto. ‘Di masa lalu kami betul-betul percaya bahwa PKI berjuang untuk kepentingan rakyat, bekerja sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Kami telah menghadapi kerusuhan sebanyak dua kali, yang disebabkan oleh kaum komunis. Yang pertama pada tahun 1948 di Madiun dan yang kedua, setahun yang lalu dengan kup oleh Untung dan kelompoknya pada tanggal 30 September 1965. Kami harus berupaya agar ‘pemberontakan’ semacam itu tidak terjadi untuk yang ketiga kalinya. Oleh sebab itu, kami akan mengupayakan segala hal yang kami anggap perlu untuk mencegah PKI memperoleh kekuatannya kembali.’ Saya menyatakan keraguan saya bahwa PKI-lah yang menjadi biang keladi di tahun 1965. ‘Apakah Anda pernah memikirkan,’ tegasnya, ‘apa yang akan dilakukan kaum komunis terhadap kita apabila yang menang pada tahun 1965 itu PKI dan bukan ABRI?’ Kalau saya ingat kembali ke wawancara penting di tahun 1966 itu, saya masih merasa malu bahwa saya kurang siap untuk menanggapi pertanyaan mendasar mengenai pembunuhan masal, yang dilakukan pria ini bersama konco-konconya pada saat itu.

Pada awal bulan itu, saya terlibat dalam pertukaran pendapat secara tidak langsung, yang terjadi di antara Soekarno dan Soeharto melalui Kolonel Sutikno Lukitodisastro. Sutikno telah berusaha meyakinkan saya, bahwa kedudukan Presiden Soekarno masih terjamin, apabila ia bersedia mengutuk PKI karena telah memicu ‘Gerakan 30 September’ (G30S). Dari percakapan saya dengan Bung Karno sambil sarapan, saya tahu bahwa hal ini sungguh tidak mungkin, karena presiden menganggap tindakan Soeharto pada tanggal 1 dan 2 Oktober 1965 sebagai tindakan tidak sah dan kontra-revolusi. Sementara beberapa perwira menyebut kelompok Untung sebagai ‘Gestapu’, presiden menyebut gerakan Soeharto ‘Gestok’, kependekan dari Gerakan Satu Oktober. Bagi presiden, peristiwa yang terjadi pada hakikatnya adalah masalah intern ABRI. Ia menerima dua laporan rahasia dan tidak mempercayai keduanya. Saya menemukannya pada tahun 1966 itu sebagai orang yang masih mencari-cari, ‘petasan’ yang mana yang meledak pertama kali selama pergolakan di tahun 1965 itu. Di dalam buku ‘Bung Karno Sahabatku’ saya beberkan lebih lanjut rincian percakapan yang saya atur langsung di antara presiden dan Kolonel Sutikno, yang menjadi salah seorang perwira di lingkungan-dalam Soeharto. Kami bertemu pada tanggal 11 Oktober 1966 untuk sarapan bersama di teras samping Istana Merdeka. Kemudian Bung Karno mengundang Sutikno dan saya masuk ke dalam. Kami berbicara selama 45 menit. Kolonel itu menyebutkan masalahnya, bahwa bila saja presiden menuduh PKI sebagai kelompok yang mendalangi makar tahun 1965 itu, maka ia telah mengabdi pada bangsanya dengan baik dan tetap menjadi kepala negara. Presiden Soekarno menolaknya dengan marah dan mengatakan ia tahu bahwa PKI tidak bersalah dalam upaya menggulingkan dirinya. Sebenarnya, saya terkejut akan sikapnya itu, bahwa apabila ketidakmauannya mengutuk kaum komunis Indonesia itu berarti ia akan kehilangan kursi kepresidenannya, maka itulah yang terjadi.

Setelah pertemuan kami, Kolonel Sutikno mengantar saya dengan jipnya kembali ke Hotel Indonesia. Ia sangat optimis dan berkata, ‘Pertemuan tadi sangat bagus. Sekarang, orang tua itu (dalam bahasa Belanda ia menyebut ‘de oude heer’, karena Soekarno sering disebut demikian oleh teman-temannya) akan memikirkan hal ini nanti malam.’ Tampaknya ia mengira presiden akhirnya akan tunduk kepada tuntutan dari para perwira di sekeliling Soeharto. Jelas saya tidak sepakat dengannya, dan saya sadar lagi, bahwa sampai saat itu saya baru memahami pikiran presiden Indonesia yang pertama ini, jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang ada di kelilingnya. Betapa seringnya ia dituduh, misalnya oleh Joseph Luns di dalam buku kenang-kenangan Perdana Menteri Belanda itu, sebagai oportunis total dengan satu tujuan saja, yaitu ingin tetap berkuasa?

Setelah ia dikhianati pada tahun 1965 oleh beberapa perwira militer dan kawan politiknya yang terdekat, karakter Bung Karno yang sebenarnya muncul ke permukaan lagi agar dilihat semua orang. Ia tentu saja bisa pergi ke luar negeri dan hidup bebas dan tidak dianiaya sampai akhir hidupnya. Bagi Bung Karno, cara seperti itu cara pengecut. Ia memilih untuk tinggal dan menerima perlakuan buruk atau siksaan mental apa pun yang disiapkan musuh-musuhnya untuk dikenakan terhadap dirinya. Komplotan Soeharto ternyata adalah pemenjara yang paling kejam. Mereka tidak ragu-ragu membunuh dia, bapak bangsa ini, dengan menghinanya dan mengucilkannya secara total. Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya di sini: Soeharto dan konco-konconya adalah pembunuh Bung Karno. Tim Rahasia dan CIA adalah biang keroknya, karena mereka menjadi penggerak utama dalam meracuni pikiran beberapa perwira Indonesia dengan pemikiran, bahwa membunuh Soekarno merupakan tugas patriotik ditinjau dari sudut menyebarnya aliran komunis ke Korea, Vietnam dan barangkali suatu hari juga ke Indonesia.